Darurat Sampah di Lampung, Mirza-Jihan Dituntut Aksi Nyata

 Lappung – Darurat sampah di Lampung Mirza-Jihan dituntut aksi nyata.

Permasalahan sampah di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandarlampung, semakin memprihatinkan.

Baca juga : Bandarlampung Tenggelam dalam Lautan Sampah: 800 Ton Per Hari!

Timbunan sampah di berbagai sudut kota, drainase yang tersumbat, hingga kelebihan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung menjadi bukti bahwa pengelolaan limbah masih jauh dari kata ideal.

Kondisi ini semakin memperparah pencemaran lingkungan, terutama saat musim hujan yang kerap memicu banjir di sejumlah titik.

Situasi ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk komunitas lingkungan dan akademisi.

Ketua Yayasan BoemiKita, Ridho Iqbal Firdaus, menegaskan bahwa masalah sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata.

Ia menilai perlu adanya sinergi antara akademisi, komunitas, dunia usaha, serta peran aktif anak muda dalam mencari solusi.

“Sampah adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lingkungan harus bahu-membahu menciptakan sistem pengelolaan yang lebih baik.

“Jika tidak ada keterlibatan semua pihak, masalah ini akan terus berulang,” ujar Ridho, Sabtu, 8 Februari 2025.

Bandarlampung Kritis

Krisis sampah di Bandarlampung semakin nyata dengan kondisi TPA Bakung yang sudah kelebihan kapasitas.

Baca juga : Kementerian LH Segel TPA Bakung, Eva Dwiana: Kesalahannya di Mana?

Timbunan sampah yang menggunung menciptakan bau menyengat dan berpotensi mencemari sumber air tanah di sekitarnya.

Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sempat melayangkan teguran terkait buruknya pengelolaan sampah di kota ini.

Selain itu, dampak sampah plastik juga semakin mengkhawatirkan.

Teluk Lampung dan Pulau Pahawang, yang seharusnya menjadi destinasi wisata unggulan, kini mulai tercemar akibat sampah yang hanyut ke laut.

Kondisi ini tak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga mengancam sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah.

Ridho menilai, solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah memperbanyak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di setiap kecamatan, mengembangkan sistem pencacahan sampah, serta mendorong ekonomi sirkular berbasis daur ulang.

“Jika kita bisa mengembangkan bank sampah di setiap wilayah, akan lebih mudah mengelola limbah.

“Bahkan, ini bisa inline dengan program kementerian dan menarik investasi untuk pengolahan sampah yang lebih modern,” jelasnya.

Darurat Sampah di Lampung Mirza-Jihan Dituntut Aksi Nyata

Di tengah situasi darurat ini, generasi muda justru mulai menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan.

Sejumlah komunitas berbasis anak muda telah bergerak dengan konsep socio-entrepreneurship, memanfaatkan limbah plastik menjadi produk bernilai jual.

Namun, inisiatif ini masih terkendala kurangnya dukungan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.

“Anak muda sudah punya banyak ide inovatif. Ada yang membuat produk daur ulang, ada yang membangun sistem bank sampah berbasis digital.

“Tapi tanpa dukungan, semua ini sulit berkembang,” kata Ridho.

Ia mencontohkan daerah seperti Bali dan Surabaya yang berhasil memanfaatkan sampah plastik menjadi bahan bangunan dan produk fashion.

Baca juga : TPA Bakung Disegel, WALHI Desak Penegakan Hukum Hingga Tingkat Pemkot

Menurutnya, Lampung seharusnya bisa mengikuti langkah tersebut dengan mengembangkan industri berbasis limbah.

“Jika kita bisa membangun industri daur ulang di Lampung, bukan hanya lingkungan yang bersih, tapi juga tercipta lapangan kerja baru.

“Ini peluang besar di tengah bonus demografi yang kita miliki,” tambahnya.

Mirza-Jihan

Dengan kemenangan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan lingkungan semakin tinggi.

Banyak yang berharap pasangan ini dapat menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar janji politik semata.

“Mirza-Jihan menang telak, artinya kepercayaan publik besar.

“Sekarang tinggal dibuktikan, apakah mereka mampu menyelesaikan persoalan sampah atau tidak,” tegas Ridho.

Ia menyarankan agar pemerintahan Mirza-Jihan segera memperkuat sinergi antara Pemprov dan Pemkot dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu.

Selain itu, keterlibatan anak muda dalam program keberlanjutan juga dinilai penting.

“Mereka bisa membuat program pelatihan bagi anak muda di sektor daur ulang, atau memberikan insentif bagi komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah,” katanya.

Tak hanya itu, edukasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah juga harus menjadi prioritas.

Menurut Ridho, pemerintah bisa menerapkan sistem reward bagi warga yang aktif memilah sampah, seperti yang sudah diterapkan di beberapa daerah lain.

“Sampah bukan sekadar masalah lingkungan, tapi juga potensi ekonomi.

“Jika kita serius, Lampung bisa menjadi pelopor ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Ridho.

Baca juga : TPA Bakung Terbakar Lagi, 15 Hektare Sampah Terancam