Lappung – Sanae Takaichi resmi mencetak sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, setelah dilantik secara resmi pada 21 Oktober 2025.
Keterpilihannya terjadi di tengah krisis politik mendalam yang mengguncang partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP).
Baca juga : Nasib Hubungan Indonesia–Jepang di Tangan Sanae Takaichi
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai terpilihnya Takaichi adalah produk langsung dari krisis kepercayaan yang berujung pada kekalahan elektoral LDP dan manuver politik internal yang sengit.
“Perjalanan Takaichi menuju kekuasaan dimulai dari krisis mendalam LDP.
“Ini adalah titik balik bersejarah yang lahir dari gejolak politik,” kata Mahendra Utama, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurut Mahendra, pemicu utama transformasi besar ini adalah kekalahan koalisi LDP-Komeito dalam Pemilu Majelis Tinggi pada Juli 2025.
“Kekalahan elektoral itu adalah puncaknya. Kepercayaan publik telah terkikis habis akibat skandal dana politik dan kebijakan ekonomi yang mengecewakan di bawah kepemimpinan Shigeru Ishiba,” jelasnya.
Kekalahan tersebut memaksa Shigeru Ishiba untuk mengundurkan diri dari kursi perdana menteri, membuka ruang bagi pertarungan internal LDP.
Dalam pemilihan ketua partai yang digelar Oktober 2025, Sanae Takaichi, yang dikenal sebagai politisi ultra-konservatif dan penerus garis ideologi Shinzo Abe, berhasil mengalahkan rival moderatnya.
“Kemenangan Takaichi mencerminkan kerinduan faksi garis keras partai akan kepemimpinan yang tegas di tengah krisis,” papar Mahendra.
Tantangan Takaichi tidak berhenti di situ. Setelah terpilih sebagai ketua, LDP telah kehilangan mayoritas parlemen karena ditinggalkan oleh mitra koalisi lamanya, Komeito.
“Di sinilah Takaichi membuktikan ketajaman politiknya. Ia bergerak cepat membentuk aliansi strategis baru,” ujar Mahendra.
Baca juga : Edamame dan Okra: Primadona Jepang
Takaichi berhasil menggandeng Partai Inovasi Jepang (Ishin) dalam sebuah koalisi pragmatis baru.
Langkah tersebut sukses mengamankan dukungan mayoritas parlemen yang ia butuhkan untuk memerintah.
Meski demikian, Mahendra menyoroti paradoks dalam kepemimpinan baru Jepang.
“Terpilihnya Takaichi adalah sebuah paradoks. Ia memecahkan tembok kaca dominasi laki-laki di politik Jepang, namun ia membawa ideologi garis keras yang memperjuangkan penguatan militer dan sikap tegas terhadap negara tetangga,” katanya.
Mahendra menyimpulkan bahwa kepemimpinan Takaichi akan segera diuji oleh warisan ketidakpercayaan publik serta tantangan domestik dan internasional yang kompleks.
“Perubahan besar ini menunjukkan bahwa krisis terdalam sekalipun dapat melahirkan pemimpin baru. Takaichi adalah produk dari gejolak itu,” pungkasnya.
Baca juga : Sejarah Krisis Beras: Dari Jepang hingga Thailand, dan Masa Depan Indonesia
Lappung Media Network