Lappung – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung baru-baru ini merilis data kemantapan jalan provinsi yang diklaim telah mencapai angka psikologis 80 persen.
Angka ini dinilai bukan sekadar capaian teknis, melainkan sinyal positif bagi percepatan mesin ekonomi daerah yang selama ini terkendala isu infrastruktur.
Baca juga : Klaim Kualitas Jalan Lampung di Atas Nasional, Mirza Sesalkan Minimnya Transparansi
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memberikan pandangan kritis.
Ia menyambut baik capaian tersebut, namun mengingatkan bahwa efektivitas pembangunan tidak diukur dari panjang jalan yang diaspal semata, melainkan dampaknya terhadap jalur distribusi vital.
“Angka 80 persen itu kabar gembira, tapi kita harus melihat di balik angka itu.
“Apakah kemantapan ini sudah menyentuh urat nadi perekonomian? Khususnya jalan-jalan yang menjadi akses utama hasil pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
“Jika iya, maka ini adalah mesin ekonomi yang berputar kencang,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Rabu, 10 Desember 2025.
Menekan Biaya Logistik Petani
Mahendra menyoroti posisi strategis Lampung sebagai lumbung pangan nasional.
Dengan komoditas unggulan seperti kopi, singkong, lada, dan nanas, kondisi jalan memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan petani.
Menurutnya, jalan yang rusak selama ini menjadi komponen biaya siluman terbesar bagi para produsen.
“Secara teori ekonomi, dan ini sering ditekankan oleh akademisi seperti Usep Syaipudin dari Unila, jalan rusak itu mendongkrak biaya logistik.
“Akibatnya, harga komoditas kita jadi mahal di pasar, atau sebaliknya, harga di tingkat petani ditekan habis untuk menutupi ongkos angkut,” jelas Mahendra.
Ia menambahkan, dengan jalan mantap, hambatan atau bottleneck distribusi terbuka.
Truk pengangkut singkong atau kopi bisa lebih cepat sampai pabrik atau pelabuhan.
Kualitas terjaga, biaya solar berkurang. Selisih efisiensi itulah yang seharusnya kembali ke kantong petani.
Konektivitas Wisata dan Industri
Selain sektor pertanian, Mahendra juga menggarisbawahi pentingnya infrastruktur bagi sektor pariwisata bahari yang menjadi primadona baru Lampung.
Baca juga : Lampung di Simpang Jalan: Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tak Berjalan Seiring dengan Kualitas Kerja
Kawasan pesisir Tanggamus dan Pesawaran, yang mencakup destinasi populer seperti Teluk Kiluan dan Gigi Hiu, membutuhkan aksesibilitas prima untuk menarik wisatawan dan investor.
Mahendra mengingatkan kembali pada strategi pembangunan era sebelumnya, di mana prioritas diberikan pada ruas-ruas pengungkit ekonomi.
“Kita ingat dulu ada prioritas pada ruas Padang Cermin–Teluk Kiluan–Way Umbar hingga Simpang Umbar–Putih Doh.
“Jalur-jalur ini vital, bukan hanya untuk wisatawan tapi juga akses menuju Kawasan Industri Maritim (KIM). Investor butuh kepastian akses. Jika jalan hancur, mereka lari,” tegasnya.
Jika ruas-ruas strategis tersebut termasuk dalam cakupan 80 persen jalan mantap yang dirilis BMBK, Mahendra optimistis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung akan mengalami akselerasi signifikan dalam waktu dekat.
Pemeliharaan Berkelanjutan
Meski mengapresiasi kinerja Dinas BMBK di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiqullah yang memprioritaskan perbaikan jalan berdampak ekonomi, Mahendra memberikan catatan akhir mengenai keberlanjutan (sustainability).
Ia menegaskan bahwa jalan mantap adalah investasi jangka panjang yang harus dijaga mutunya.
“Pekerjaan rumah belum selesai saat aspal kering. Tantangan terberat adalah pemeliharaan.
“Jangan sampai 80 persen ini hanya angka sesaat yang kemudian turun lagi karena kualitas pengerjaan yang rendah atau pengawasan tonase kendaraan yang lemah.
“Keberlanjutan adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang stabil di Bumi Ruwa Jurai,” pungkas Mahendra.
Baca juga : 1 Tahun Prabowo-Gibran: Catatan Perjalanan Menuju Indonesia Emas 2045
Lappung Media Network