Lappung – Persoalan perambahan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang kembali memanas, khususnya di wilayah Suoh, Lampung Barat, mendapat sorotan dari pemerhati pembangunan, Mahendra Utama.
Ia menilai langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung memetakan masalah harus dibarengi dengan strategi yang tepat sasaran, mengingat rumitnya benang kusut antara konservasi dan isi perut masyarakat.
Baca juga : Bukan Korporasi, Gubernur Lampung Tuding Masyarakat Penyebab Hutan Rusak
Mahendra mengingatkan bahwa TNBBS bukan sekadar hutan, melainkan paru-paru Sumatera dan benteng terakhir bagi satwa langka seperti Harimau dan Badak Sumatera.
Namun, ia menekankan bahwa pendekatan penanganan tidak bisa hitam-putih semata.
“Ini dilema klasik pembangunan berkelanjutan. Di satu sisi kita wajib menjaga paru-paru dunia, tapi di sisi lain ada warga yang terdesak kebutuhan ekonomi.
“Gubernur harus jeli, jangan sampai solusi yang diambil justru mengabaikan hak dasar masyarakat lokal untuk bertahan hidup,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Kamis, 11 Desember 2025.
Masalah Berlapis
Mahendra menyoroti bahwa tekanan terhadap hutan Lampung kini makin sistemik.
Belum selesai masalah perambahan di zona inti, publik disuguhkan dengan viralnya video kayu gelondongan yang diduga lintas provinsi, serta kasus penebangan di Pesisir Barat yang berbatasan langsung dengan TNBBS.
Menurut Mahendra, fenomena ini menunjukkan adanya 3 akar masalah utama, tekanan ekonomi lokal, lemahnya pengawasan, dan dugaan kuat adanya jaringan terorganisir.
“Kalau kita lihat temuan kayu gelondongan dan penebangan di area penyangga, ini sinyal bahaya.
“Jangan-jangan ada pihak yang mengeruk untung besar dari kayu ilegal ini. Ini yang harus dibuktikan,” tegasnya.
Desak Gubernur Optimalkan Kewenangan
Meski kewenangan pengelolaan TNBBS berada di Kementerian Kehutanan, Mahendra menegaskan bahwa Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki peran vital.
Baca juga : 303000 Hektare Hutan Lampung Lenyap dalam 2 Dekade
Ia mendorong Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk mengambil langkah konkret melalui tiga strategi prioritas.
Pertama, koordinasi lintas instansi.
Gubernur diminta menjadi komando sentral yang mensinergikan Balai Besar TNBBS, Polda Lampung, Kejaksaan, hingga Kodam.
Kedua, pemberdayaan masyarakat*m yang konkret, bukan sekadar wacana.
“Warga Suoh minta solusi manusiawi, dan itu masuk akal.
“Pemerintah bisa masuk dengan program agrowisata berbasis konservasi atau perhutanan sosial di luar kawasan konservasi.
“Beri mereka insentif ekonomi agar tidak perlu merambah hutan lagi,” jelas Mahendra.
Ketiga, dan yang paling krusial menurut Mahendra, adalah penegakan hukum yang berkeadilan.
Selaras dengan Visi Presiden Prabowo
Mahendra juga mengingatkan agar penanganan konflik TNBBS ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan pangan dan penegakan hukum.
Ia meminta aparat penegak hukum tidak menghabiskan energi hanya untuk mengejar petani kecil.
“Fokuskan operasi pada aktor utama dan sindikat pemodal di balik perambahan skala besar.
“Jangan cuma tajam ke perambah kecil yang terpaksa karena lapar, tapi tumpul ke sindikat besarnya. Itu esensi keadilan sosial,” paparnya.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan intensifikasi pertanian di lahan yang sudah ada untuk mendukung kedaulatan pangan, tanpa perlu membuka lahan baru di kawasan hutan lindung.
“Konflik TNBBS ini ujian kepemimpinan bagi Gubernur.
“Jika transparansi dikedepankan dengan melibatkan tokoh adat dan LSM, saya yakin kita bisa memberantas pembalak sekaligus menyejahterakan rakyat,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Lampung Dikepung Bencana, Gubernur Serukan Hentikan Penebangan Hutan
Lappung Media Network