Kaleidoskop Pemprov Lampung 2025: Merajut Pertumbuhan di Tengah Tantangan

Lappung – Kinerja perekonomian Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,04 persen pada kuartal III.

Angka ini mencatatkan kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di level 4,57 persen.

Meski statistik menunjukkan grafik menanjak, Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk tidak sekadar berpuas diri pada angka di atas kertas.

Menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana pertumbuhan tersebut dikonversi menjadi kesejahteraan riil bagi masyarakat.

“Tahun 2025 memang menjadi catatan tersendiri. Angka 5,04 persen itu jelas lebih baik dari tahun lalu.

“Tapi yang menarik bagi saya bukan sekadar angkanya, melainkan dari mana pertumbuhan itu datang,” ujar Mahendra, dalam keterangannya, Minggu, 28 Desember 2025.

Mahendra menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi Lampung yang kini dinilai lebih tangguh.

Jika sebelumnya ekonomi daerah kerap bertumpu pada satu dua sektor, tahun ini terlihat diversifikasi yang lebih nyata.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi primadona, namun pemerintah dinilai mulai serius memperkuat fondasi ekonomi dari dalam, bukan sekadar mengejar angka tinggi semata.

“Diversifikasi ini penting. Ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sektor saja akan sangat rentan goyah jika ada guncangan eksternal,” tambahnya.

IPM

Selain sektor ekonomi, perbaikan juga terlihat pada indikator sosial.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung naik dari 73,13 pada 2024 menjadi 73,98 di tahun 2025.

Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, sebelumnya menyebut kenaikan ini mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Mahendra mengapresiasi kenaikan IPM tersebut sebagai progres yang konsisten, meski belum tergolong spektakuler.

Namun, ia memberi catatan keras terkait isu infrastruktur dan pola komunikasi publik pemerintah yang masih menjadi sorotan warga.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap keluhan masyarakat. Masalah kualitas perbaikan jalan, misalnya, masih sering terdengar,” tegas Mahendra.

Komunikasi Publik dan Investasi

Dalam pandangannya, Mahendra juga menyinggung kebijakan kontroversial Pemprov Lampung terkait pembatasan foto pejabat di media luar ruang.

Langkah ini membelah opini publik, ada yang mendukung sebagai upaya fokus pada substansi program, namun ada pula yang skeptis dan menganggapnya sekadar strategi politik.

“Saya pribadi melihat ini sebagai upaya entah berhasil atau tidak untuk membuat komunikasi pemerintah lebih substansial.

“Jangan sampai terjebak pada figur, tapi lupa pada isi kebijakannya,” ulasnya.

Di sisi lain, iklim investasi di Lampung pada awal 2025 mencatatkan realisasi yang signifikan.

Hal ini menjadi sinyal positif terbukanya lapangan kerja baru.

Namun, Mahendra menekankan bahwa pekerjaan rumah pemerintah belum selesai.

Pertanyaan besarnya adalah apakah investasi dan pertumbuhan ekonomi itu mampu menggerus angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

“Angka statistik itu penting, tapi lebih penting lagi terjemahannya dalam kehidupan nyata.

“Jangan sampai kita terjebak dalam euforia angka, sementara di lapangan masih banyak masalah yang belum tersentuh,” pungkas Mahendra.

Menutup pandangannya, Mahendra menyebut tahun 2025 sebagai masa transisi dari pertumbuhan stabil menuju pertumbuhan yang inklusif.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat memastikan pembangunan di Lampung benar-benar meningkatkan kualitas hidup warganya, bukan sekadar deretan angka statistik.