Lappung.COM – Simak artikel OpiniMahe edisi terkini, yang berjudul: Membaca Arah Pembangunan 38 Gubernur: Industri, Ekspor, Infrastruktur, Hilirisasi.
Membaca Arah Pembangunan 38 Gubernur: Industri, Ekspor, Infrastruktur, Hilirisasi
Oleh: Mahendra Utama*
Mengapa Empat Agenda Ini Menjadi Ukuran Objektif?
Pertanyaan tentang gubernur mana yang paling serius membangun industri tidak bisa dijawab dengan kesan media atau popularitas semata. Diperlukan kerangka ukur yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi melalui data terbuka.
Empat agenda yang muncul secara konsisten dalam dokumen perencanaan daerah 2025–2026 adalah industri, ekspor komoditas, infrastruktur, dan hilirisasi.
Keempatnya bukan agenda yang berdiri sendiri. Teori forward linkages yang dikembangkan Albert Hirschman menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah bertumpu pada kemampuan menciptakan keterkaitan produksi, baik ke depan maupun ke belakang.
Hilirisasi adalah wujud paling konkret dari forward linkage: bahan mentah yang sebelumnya diekspor langsung diolah di dalam daerah, sehingga nilai tambah, lapangan kerja, dan penerimaan daerah tidak bocor ke wilayah lain.
Literatur pembangunan juga menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi bukan sekadar strategi menambah nilai. Ia adalah instrumen reposisi suatu wilayah dalam rantai nilai global.
Studi Bappenas menyebut hilirisasi sebagai bentuk second-generation resource nationalism yang bertujuan mengubah posisi negara dari pemasok bahan mentah menjadi pemain dalam rantai produksi bernilai tinggi.
Dani Rodrik menyebut proses ini sebagai self-discovery negara dan daerah menemukan keunggulan komparatif dinamisnya melalui kebijakan industri yang terarah.
Namun hilirisasi tidak berjalan tanpa infrastruktur. Teori konektivitas menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan, listrik, dan air baku secara langsung mempengaruhi arus investasi, migrasi tenaga kerja, dan integrasi daerah ke dalam rantai pasok regional.
Tanpa konektivitas, pabrik pengolahan tidak akan pernah efisien, dan ekspor produk bernilai tambah tidak akan kompetitif.
Kerangka Analisis: Dari Opini ke Data Terbuka
Dalam data terbuka 2025–2026, sekitar 10 dari 38 gubernur menunjukkan jejak kebijakan yang cukup kuat pada keempat agenda tersebut secara simultan. Namun angka ini perlu dibaca dengan hati-hati. Ukuran dan mandat setiap provinsi sangat berbeda.
Provinsi dengan sumber daya tambang besar seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara memiliki jalur hilirisasi yang berbeda dari provinsi agraris seperti Lampung atau Sumatera Selatan.
Yang lebih objektif bukanlah peringkat, melainkan seberapa konsisten seorang gubernur mengaitkan keempat agenda dalam kerangka kebijakan yang dapat diverifikasi. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:
Pertama, realisasi investasi 2025–2026. BKPM mencatat lima provinsi dengan realisasi investasi terbesar adalah Jawa Barat (Rp296,8 triliun), DKI Jakarta (Rp270,9 triliun), Jawa Timur (Rp145,1 triliun), Banten (Rp130,2 triliun), dan Sulawesi Tengah (Rp127,2 triliun).
Kedua, nilai ekspor provinsi. Jawa Barat mencatat nilai ekspor tertinggi pada 2025, diikuti Jawa Timur dan Kepulauan Riau. Di luar Jawa, Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan nilai ekspor tertinggi.
Ketiga, pertumbuhan industri pengolahan. Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan industri pengolahan 10,36 persen pada 2025, sementara Kalimantan Timur menunjukkan kontribusi industri pengolahan sebesar 2,53 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, jauh melampaui sektor pertambangan yang hanya 0,21 persen.
Keempat, investasi hilirisasi. BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi nasional, tumbuh 43,3 persen secara tahunan.
Sulawesi Tengah menjadi kontributor terbesar dengan Rp110 triliun, diikuti Maluku Utara (Rp74,8 triliun), Jawa Barat (Rp71,4 triliun), Banten (Rp41,3 triliun), dan Jawa Timur (Rp36,7 triliun).
Membaca Data dengan Nuansa
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa “hilirisasi menjadi salah satu pendorong utamanya… Ini wujud nyata upaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendorong pemerataan.”
Namun pernyataan ini harus dibaca bersama fakta bahwa 71,1 persen investasi hilirisasi berada di luar Jawa sebuah tanda bahwa pemerataan mulai berjalan, meski masih terkonsentrasi pada komoditas mineral.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan gambaran tentang mengapa hilirisasi komoditas pertanian menjadi pilihan rasional bagi provinsinya. Ia menyebut sektor pertanian menyumbang 26–28 persen PDRB Lampung, namun baru sekitar Rp50–60 triliun dari nilai tersebut yang masuk ke proses hilirisasi.
“Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arahnya adalah menghilirisasi pertanian dan komoditas-komoditas yang ada di kita,” ujarnya. Data ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan hilirisasi tidak bisa diseragamkan.
Bagi Lampung, mengolah singkong menjadi tapioka bernilai Rp10.000 per kilogram adalah capaian yang sama strategisnya dengan smelter nikel di Morowali.
Dengan demikian, pertanyaan yang tepat bukan “siapa gubernur terbaik” karena ukuran dan mandat setiap provinsi tidak setara melainkan seberapa jauh seorang gubernur konsisten membangun kerangka kebijakan yang mengaitkan industri, ekspor, infrastruktur, dan hilirisasi dalam satu narasi pembangunan yang dapat diverifikasi secara terbuka.
Dari situ, kita dapat mulai menyusun database 38 gubernur, bukan berdasarkan opini, tetapi berdasarkan data. (*)
—————————————————————
* Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan.
Lappung Media Network