Lappung – Seruan perlawanan menggema di Bumi Ruwa Jurai.
Aliansi Lampung Melawan secara terbuka memanggil seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan dalam sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan akan mengepung Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Senin, 1 September 2025.
Baca juga : Affan Kurniawan, Tulang Punggung Keluarga Asal Lampung, Tewas di Tengah Demo Ricuh
Aksi yang diorganisir dengan tema “Lampung Menolak Diam, Indonesia (C)emas” ini diperkirakan akan diikuti oleh sedikitnya 1.000 orang massa.
Peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa, ojek daring, dan kelompok masyarakat lainnya diimbau untuk mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan.
Jenderal Lapangan Aksi, Khairil Amri, menyatakan bahwa panggilan ini merupakan hasil dari konsolidasi akbar yang telah dilakukan bersama berbagai pihak.
“Kami telah melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen.
“Ini bukan lagi gerakan kelompok, tapi panggilan untuk seluruh masyarakat Lampung yang resah dengan kondisi bangsa,” ujar Khairil, Minggu, 31 Agustus 2025.
Aksi akan dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul awal di Museum Lampung, sebelum massa bergerak bersama menuju titik aksi utama di Gedung DPRD Lampung.
Tuntutan Reformasi
Berdasarkan rilis yang diterima redaksi, Aliansi Lampung Melawan membawa 13 poin tuntutan yang tak hanya menyoroti isu lokal, tetapi juga secara tajam mengkritik kebijakan di tingkat nasional.
Baca juga : Jakarta, Episentrum Demonstrasi dan Getaran Republik
Sorotan utama tertuju pada reformasi kelembagaan dan penegakan hukum.
Beberapa tuntutan kunci yang akan disuarakan antara lain:
- Mendesak pergantian Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).
- Menuntut Presiden Prabowo Subianto segera memecat menteri-menteri yang dinilai problematik.
- Mendesak pengesahan segera Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
- Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP) yang dianggap merugikan rakyat.
- Menyerukan “revolusi total”, bukan hanya sekadar reformasi.
Baca juga : Dari Kekacauan Agustus Menuju September Kondusif
Tak hanya itu, aliansi juga menuntut pemotongan gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai bentuk tanggung jawab moral serta peningkatan kualitas gaji bagi dosen dan guru di seluruh Indonesia.
Di samping isu nasional, aksi ini juga mengangkat masalah yang dekat dengan masyarakat Lampung dan isu keadilan sosial.
Aliansi secara spesifik mendesak evaluasi total kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.
Mereka juga menuntut pengusutan tuntas kasus pembunuhan Affan Kurniawan serta pembebasan lahan untuk petani sebagai wujud penegakan keadilan agraria.
“Kami juga menolak keras efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Keduanya adalah hak fundamental rakyat yang tidak bisa ditawar,” tegas Khairil dalam salah satu poin tuntutan.
Hingga berita ini diturunkan, seruan aksi terus menyebar luas di berbagai platform media sosial, menandakan potensi unjuk rasa yang masif pada hari Senin esok.
Pihak aliansi mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Baca juga: Untuk Affan Kurniawan, Yang Terbaring di Aspal Jakarta
