Lappung – Bandarlampung dominasi kredit sementara desa hanya jadi penonton.
Penyaluran kredit di Provinsi Lampung menunjukkan ketimpangan yang mencolok.
Baca juga : Puluhan Emak-emak di Lampung Terjerat Kredit Fiktif KUR, OJK Diminta Bertindak
Kota Bandarlampung mendominasi dengan angka Rp41,7 triliun atau 38,99 persen dari total penyaluran kredit di seluruh wilayah.
Sementara itu, desa-desa yang tersebar di berbagai kabupaten, dengan potensi ekonomi dominan yang besar, justru terpinggirkan dan hanya mendapat porsi kecil.
Data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung per November 2024 memperlihatkan fakta mencolok ini.
Kabupaten-kabupaten dengan sektor ekonomi utama seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami stagnasi dalam akses pembiayaan.
Sebagai contoh, Kabupaten Tanggamus yang memiliki 283 desa berpotensi di sektor tersebut, baru mendapatkan penyaluran kredit sebesar 16,35 persen.
Bahkan lebih parah, Kabupaten Lampung Selatan dengan 206 desa di sektor serupa hanya mencatat 8,53 persen.
Baca juga : Aset Perbankan Lampung Tembus Rp134 Triliun, Naik 9,54 persen
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa konsentrasi kredit di wilayah perkotaan seperti Bandarlampung menjadi tantangan besar dalam pemerataan ekonomi daerah.
“Penyaluran kredit di desa-desa Lampung masih sangat terbatas.
“Padahal, potensi ekonomi di desa seperti pertanian dan perikanan bisa menjadi penggerak utama pembangunan daerah,” ujarnya, Sabtu, 18 Januari 2025
Secara keseluruhan, penyaluran kredit di Bandarlampung jauh melampaui daerah lain.
Kabupaten-kabupaten dengan potensi besar seperti Lampung Tengah (Rp12,14 triliun) dan Lampung Selatan (Rp12,8 triliun) masih tertinggal jauh.
Sementara kabupaten dengan ekonomi kecil seperti Pesisir Barat hanya menerima Rp505 miliar, atau kurang dari 0,5 persen total penyaluran kredit.
Potensi Besar, Kredit Minim
Desa-desa di Lampung sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar.
Dari 2657 desa di seluruh provinsi, sebagian besar memiliki potensi sektor dominan di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Baca juga : OJK Terbitkan PJOK Nomor 29 tahun 2023 dan POJK Nomor 30 Tahun 2023
Namun, terbatasnya akses pembiayaan menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.
“Jika industri jasa keuangan mampu meningkatkan penyaluran kredit di desa-desa sesuai dengan potensi ekonominya.
“Hal ini akan menciptakan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Otto.
OJK juga mencatat bahwa sektor bukan lapangan usaha rumah tangga menjadi penerima kredit terbesar di Lampung, yaitu Rp26,9 triliun atau 25,11 persen.
Sementara itu, sektor ekonomi dominan seperti pertanian hanya menerima Rp13,6 triliun atau 12,75 persen, jauh di bawah potensinya.
Bandarlampung Dominasi Kredit, Desa Hanya Jadi Penonton
Melihat kesenjangan ini, OJK Provinsi Lampung mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan pembiayaan ke desa-desa di seluruh kabupaten.
OJK menekankan pentingnya penyaluran kredit berbasis potensi lokal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Perluasan kredit ke desa-desa tidak hanya membuka peluang bagi usaha lokal untuk berkembang, tetapi juga akan mempercepat akselerasi ekonomi daerah secara keseluruhan,” pungkas Otto.
Baca juga : Utang Anak Muda dari Paylater Melonjak, Gaya Hidup Picu Masalah
