Lappung – Sejalan dengan target Kementerian ATR/BPN tahun 2024 untuk memperoleh 100 satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Senin 26 Februari 2024, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok melaksanakan komitmennya dengan mendeklarasikan pencanangan zona integritas.
Deklarasi zona integritas ini, merupakan langkah awal komitmen bersama Kantor Pertanahan Kota Depok untuk bergerak mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima.
Baca juga: Kakanwil ATR BPN Jabar Yuniar Hikmat Ginanjar Puji BPN Kota Depok
“Komitmen ini tentunya harus dilaksanakan secara serius, komprehensif, bertahap dan harus memiliki progres. Pembangunan zona integritas ini adalah suatu keniscayaan sehingga cepat ataupun lambat harus dilaksanakan,” tegas Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan, dalam sambutannya.
Dari masa ke masa, sambung Indra, kualitas pelayanan publik selalu diupayakan untuk dibenahi dan diperbaiki dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang semakin beragam sesuai dinamika dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah.
Baca juga: BPN Kota Depok: Urus Sertifikat PTSL 2024 Gratis, Indra Gunawan Beri Penjelasan Lengkap
“Maka, pelayanan prima harus diterapkan, mulai dari garda terdepan yang berhadapan langsung dengan publik hingga ke level manajerial,” jelasnya.
Ditambahkan Indra, keberhasilan dalam pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu pada unit organisasi yang semuanya akan berdampak dan relevan dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas organisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
Pastinya, kata dia, langkah reformasi birokrasi ini dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap, yang diharapkan mampu membentuk perilaku dan karakter aparatur birokrasi secara individu maupun kelembagaan sehingga dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, diharapkan setiap aparatur memiliki integritas dan kualitas kinerja yang baik serta berorientasi pada pelayanan prima,” tegasnya.
Baca juga: Agus Tresna Komandoi Satgas PTSL 2024 BPN Kota Depok
Oleh karena itu, sambung Indra Gunawan, setelah pencanangan ini, Kantor Pertanahan Kota Depok akan mulai membangun Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Untuk diketahui pembangunan zona integritas berfokus pada 6 komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit dimana dalam setiap komponen harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono yang hadir dalam deklarasi pencanangan zona integritas yang berlangsung di aula BPN Kota Depok mengapresiasi pencanangan langkah yang dilakukan.
“Semoga ikhtiar yang dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama anti korupsi, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka birokrasi yang mudah serta bersih,” tuturnya.
Baca juga: Rekor! 1000 Sertifikat Aset Dikebut 4 Bulan oleh BPN Depok
Bentuk komitmen ini, kata Imam Budi Hartono, menunjukan BPN Kota Depok sangat serius dalam memerangi korupsi dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan kerjanya.
“Ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 52 Tahun 2014 perlu dilakukan perencanaan zona integritas pada setiap ruang lingkup pemerintah,” ujarnya.
Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada kantor, instansi, layanan serta pemerintah daerah dalam rangka reformasi birokrasi.
“Dalam memberantas korupsi diperlukan upaya dan komitmen bersama oleh seluruh komponen masyarakat dan dilakukan secara terus menerus atau bisa kita sebut never ending close, yaitu jenis agenda yang tidak akan pernah berhenti,” terangnya.
Baca juga: BPN Kota Depok Borong Penghargaan
Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat menjadi motivasi bagi semua untuk selalu berpegang teguh pada integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi.
“Semoga dengan semua upaya yang dilakukan BPN Kota Depok, serta komitmen kita semua, mampu menghadirkan dan mewujudkan Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera,” tutup Imam Budi Hartono.
Hadir pula dalam deklarasi pencanangan zona integritas tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Depok Silvia Desty Rosalina, Ketua DPRD Depok Tengku Muhammad Yusufsyah Putra, Komandan Kodim 0508/Depok Letkol Inf Iman Widhiarto, Wakapolres Depok AKBP Eko Wahyu Fredian, serta para tamu dan pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok. (ful/ind)
Lappung Media Network