Lappung – Kabar masuknya investasi jumbo dari China senilai Rp1,6 triliun ke Morowali, Sulawesi Tengah, untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa, menjadi sorotan bagi Provinsi Lampung.
Sebagai daerah penghasil kelapa yang potensial, Lampung dinilai memiliki peluang besar untuk mendapatkan kue investasi serupa jika mampu membenahi strategi hilirisasi.
Baca juga : Kelapa Lampung: Dari Kebun Hingga Produk Bernilai Tinggi
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebutkan bahwa Lampung memiliki modal dasar yang kuat untuk menarik investor asing, khususnya dari China.
Garis pantai yang panjang, tanah subur, dan iklim yang mendukung menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan atau emas hijau di Bumi Ruwa Jurai.
“Pertanyaan besarnya, bisakah Lampung kebagian investasi sebesar itu? Saya yakin sangat bisa.
“Lampung punya modal, tinggal bagaimana kita mengemasnya agar menarik bagi investor sekelas yang masuk ke Morowali,” ujar Mahendra Utama dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Desember 2025.
Namun, Mahendra menyoroti satu pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah, yakni konsolidasi data.
Menurutnya, data produksi kelapa di Lampung seringkali tidak terintegrasi antar kabupaten, sehingga menyulitkan pemetaan potensi riil untuk disodorkan kepada investor.
“Investor butuh kepastian pasokan. Kalau kita bicara investasi skala besar yang butuh ratusan juta butir kelapa per tahun, data kita harus akurat dan terkonsolidasi.
“Ini yang akan menjadi jaminan bagi mereka untuk menanamkan modalnya,” tegasnya.
Hilirisasi, Bukan Jual Mentah
Mahendra menekankan, era menjual kelapa mentah dengan harga murah harus segera diakhiri.
Lampung harus naik kelas dengan fokus pada hilirisasi produk.
Produk turunan seperti Virgin Coconut Oil (VCO), santan bubuk, briket arang, hingga air kelapa kemasan memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional, terutama China.
Baca juga : Mendag Lepas Ekspor Olahan Kelapa Lampung Senilai Rp25 Miliar
Kendati demikian, menembus pasar China bukan perkara mudah. Negara Tirai Bambu tersebut dikenal ketat soal standar kualitas.
“Produk kita harus punya sertifikat internasional seperti ISO, HACCP, atau label organik. Tanpa itu, jangan harap bisa tembus pasar sana.
“Di sinilah peran pemerintah untuk mendampingi petani agar bisa produksi sesuai standar global,” papar Mahendra.
Lintas Sektoral
Untuk mewujudkan hal tersebut, Mahendra merumuskan beberapa langkah konkret yang harus diambil.
Pertama, Pemerintah Provinsi harus segera melakukan pemetaan menyeluruh sentra produksi kelapa.
Kedua, Dinas Pertanian perlu turun tangan memberikan pelatihan teknis dan akses sertifikasi bagi petani.
Selain itu, ia juga mendorong peran aktif KADIN dan asosiasi pengusaha untuk jemput bola mempromosikan potensi Lampung di forum bisnis internasional.
Di sisi lain, infrastruktur logistik, khususnya optimalisasi Pelabuhan Panjang, menjadi kunci efisiensi biaya ekspor.
“Pemerintah harus kasih insentif fiskal dan kemudahan perizinan, jangan birokrasi ribet yang bikin investor kabur.
“Petani dan koperasi juga harus bersatu, tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri jika ingin memenuhi kuota industri,” tambahnya.
Menutup pandangannya, Mahendra optimis jika kolaborasi solid antar stakeholder terbentuk, kesejahteraan petani kelapa di Lampung akan meningkat pesat.
“Potensi emas hijau Lampung itu nyata. Kalau Morowali bisa, kenapa Lampung tidak? Waktunya kita bergerak dan eksekusi secara konsisten,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Penerimaan Bea Cukai Lampung Tembus Rp1,76 Triliun, Ekspor Kopi dan CPO Jadi Andalan
Lappung Media Network