Lappung – Era di mana petani hutan di Lampung hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah dengan harga murah perlahan mulai berakhir.
Berkat program hilirisasi yang didorong kuat oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, para petani kini mampu mengolah hasil hutan menjadi produk bernilai tambah, meraup keuntungan hingga 5 kali lipat dari sebelumnya.
Baca juga : Rp50 Triliun Ekonomi Singkong Lampung Miris, Petani Kalah dari Impor Ilegal?
Transformasi ini terbukti nyata di Kabupaten Pesawaran.
Sebotol minyak kemiri yang dulunya hanya laku dijual Rp20 ribu, kini setelah diolah dan dikemas secara modern menjadi Natural Hair Growth Oil, harganya meroket menjadi Rp100 ribu di pasaran.
Perubahan ini bukan sekadar kenaikan harga, melainkan sebuah lompatan kesejahteraan yang menjadi bukti konkret keberhasilan program hilirisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
“Ini bukti nyata bahwa hilirisasi bukan jargon. Minyak kemiri dari Pesawaran yang tadinya Rp20 ribu, sekarang diolah jadi Natural Hair Growth Oil, harganya bisa jadi Rp100 ribu.
“Ada juga yang diolah menjadi sampo, harganya Rp150 ribu,” ujar Gubernur Mirza dalam sebuah kesempatan, menunjukkan langsung produk hasil olahan petani, Rabu, 16 Juli 2025.
Petani Bukan Penonton
Inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, yang akrab disapa Yay Mirza, bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Baca juga : Fokus Pengairan dan Serapan Gabah, Bupati Pesawaran Genjot Produktivitas Petani
Tujuannya adalah membangun industrialisasi berbasis desa, di mana petani tidak lagi menjadi penonton dalam rantai pasok industri.
“Petani tidak boleh terus-terusan hanya menjual bahan mentah. Kita ingin mereka menjadi bagian dari rantai industri.
“Dengan begitu, petani untung, desa tumbuh, dan ekonomi Lampung akan melesat,” tegas Mirza.
Gerakan itu juga mengubah pola pikir petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH).
Mereka tidak lagi sekadar memanen dan menjual ke tengkulak, tetapi mulai masuk ke ranah produksi.
Para petani kini aktif belajar tentang pengemasan, branding, pemasaran digital, hingga mengurus sertifikasi halal dan uji laboratorium untuk menjamin kualitas produk.
Sementara itu, dukungan pemerintah provinsi ini disambut baik oleh para pelaku perhutanan sosial.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, menyatakan bahwa program ini telah berhasil menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Perhutanan sosial telah terbukti menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Nilai transaksi ekonomi KTH yang berhasil kami catat mencapai lebih dari Rp200 juta per tahun,” ungkap Yanyan.
Baca juga : KTH Tunas Muda Bangun Demplot Agroforestri, Petani Hutan Pesawaran Makin Sejahtera
Namun, Yanyan meyakini angka tersebut baru permukaan dari potensi yang sesungguhnya.
Menurutnya, masih banyak transaksi ekonomi yang belum tercatat secara resmi.
“Untuk itu, upaya hilirisasi menjadi faktor kunci. Ini akan meningkatkan nilai jual HHBK, membuat petani lebih sejahtera, sekaligus membantu fungsi hutan agar bisa pulih dan lestari,” imbuhnya.
Dengan dukungan pelatihan, akses permodalan, dan pembukaan jaringan pasar, program hilirisasi ini membuka harapan baru.
Dari desa-desa kecil di pinggir hutan Lampung, kini mulai lahir produk-produk UMKM unggulan yang siap bersaing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga membidik panggung nasional hingga global.
Semua itu dimulai dari langkah berani mengubah sebutir kemiri menjadi minyak bernilai tinggi.
Baca juga : Cabut HGU PT BSA! Petani 3 Kampung di Lampung Tengah Kepung Kantor Bupati
