Lappung – 9 bulan pasca pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, kinerja pemerintahan provinsi (Pemprov) kembali mendapat sorotan tajam.
Harapan akan adanya terobosan baru dari duet pemimpin muda ini dinilai mulai meredup.
Baca juga : Nasib Petani Singkong Lampung dan Perjuangan Gubernur Mirza Melawan Tirani Impor
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut bahwa di balik euforia kemenangan telak pada Pilkada 2024, pemerintahan Mirza-Jihan saat ini justru terlihat terjebak dalam rutinitas seremonial tanpa gebrakan strategis yang konkret.
Menurut Mahendra, kendala utama bukan terletak pada visi pemimpinnya, melainkan pada mesin birokrasi yang digunakan.
Ia menilai Mirza-Jihan masih terlalu berkompromi dengan mempertahankan struktur birokrasi warisan era Gubernur Arinal Djunaidi.
“Secara demografis, formasi pemimpin Lampung saat ini sangat ideal dan enerjik. Ada Gubernur Mirza, Wagub Jihan, hingga Sekda Provinsi Marindo Kurniawan yang semuanya berusia di bawah 50 tahun.
“Namun, energi muda ini seakan terbelenggu karena masih mengandalkan SDM era lama,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Senin, 24 Oktober 20225.
Problem Birokrasi Warisan
Mahendra menyoroti bahwa pos-pos strategis di Eselon II dan III masih diduduki oleh pejabat-pejabat yang sama dari era pemerintahan sebelumnya.
Padahal, rekam jejak birokrasi lama tersebut memiliki catatan kelam, utamanya terkait infrastruktur jalan rusak parah yang sempat viral hingga memaksa Presiden Joko Widodo turun tangan pada 2023 lalu.
“Kita harus ingat, birokrasi warisan ini tercatat memiliki sejumlah blunder dalam eksekusi kebijakan infrastruktur dan pertanian.
“Ketidakmampuan birokrasi ini dalam bergerak cepat menjadi penghambat utama akselerasi program, sekalipun kepalanya sudah berganti dengan wajah baru,” tegas Komisaris Utama PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis tersebut.
Baca juga : Mengapa Tata Niaga Minyak Goreng di Lampung Harus Diperbaiki? Solusi Gubernur Mirzani
Ia menambahkan, kelambanan ini sangat terasa dalam upaya akselerasi program prioritas nasional di Lampung.
Tanpa transformasi birokrasi yang mendasar, janji kampanye untuk bergerak cepat hanya akan menjadi wacana.
Belajar dari Jawa Barat
Sebagai pembanding, Mahendra menyarankan Pemprov Lampung untuk menengok kesuksesan Jawa Barat di era Gubernur Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.
Kunci keberhasilan Jabar, menurutnya, terletak pada keberanian melakukan inovasi pelayanan publik dan meritokrasi pegawai.
“Jabar berani melakukan lompatan dengan sistem e-Samsat dan perizinan terpadu satu pintu yang memangkas inefisiensi.
“Mereka tidak terjebak rutinitas. Inilah yang belum terlihat di Lampung,” imbuhnya.
Desak Rotasi Pejabat
Untuk memecah kebuntuan tersebut, Mahendra merekomendasikan lima langkah strategis.
Poin paling krusial adalah keberanian Gubernur Mirza untuk melakukan rotasi dan regenerasi pejabat eselon strategis.
“Gubernur harus berani mengganti kepala dinas atau badan yang tidak sejalan dengan visi akselerasinya.
“Penempatan harus berbasis kompetensi, bukan lagi pertimbangan politik,” tegas Mahendra.
Selain rotasi, ia juga mendorong penerapan digitalisasi layanan publik secara menyeluruh dan sistem penghargaan berbasis kinerja (meritokrasi), serupa dengan TPP berbasis kinerja yang sukses diterapkan di provinsi tetangga.
“Energi muda saja tidak cukup tanpa keberanian membenahi struktur.
“Mirza-Jihan harus berani keluar dari zona nyaman dan meninggalkan pola birokrasi yang lamban jika ingin mengejar ketertinggalan dari Sumsel atau Jawa Barat,” pungkasnya.
Baca juga : Lampung Darurat Pengangguran, Gubernur Mirza Ajak Parpol Bergerak
Lappung Media Network