Lappung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merespons cepat tuntutan massa aksi dari Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dengan menyetujui pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria.
Kesepakatan ini dicapai dalam aksi damai yang digelar bertepatan dengan Peringatan Hari Tani Nasional, Rabu, 24 September 2025.
Baca juga : Ribuan Petani Lampung Turun ke Jalan, Tuntut Reforma Agraria Sejati
Langkah cepat Pemprov Lampung tersebut diapresiasi massa aksi yang telah menyuarakan urgensi penyelesaian sengketa agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Dialog langsung antara pemerintah dan perwakilan massa menjadi kunci tercapainya kesepakatan ini.
Respons Wakil Gubernur
Di hadapan ratusan massa aksi, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran terkait, turun langsung untuk berdialog.
Ia menegaskan bahwa pemerintah mendengar dan langsung mengambil tindakan atas aspirasi yang disampaikan.
“Sesuai arahan dari Pak Gubernur, kami merespon harapan masyarakat.
“Tuntutan aksi tadi adalah dibentuknya Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dan kami memutuskan untuk segera membuat tim sesuai dengan harapan yang telah disampaikan,” tegas Jihan di hadapan peserta aksi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tim tersebut akan bersifat multisektor.
Anggotanya akan melibatkan unsur Pemprov Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perwakilan dari masyarakat, petani, dan buruh.
“Kami akan kerjakan secepatnya, tentu dengan koordinasi dan konsultasi bersama Kemendagri,” tambahnya.
Baca juga : Permintaan Tapioka Dunia Anjlok, Petani Singkong Lampung Terjepit Harga Murah
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi dari PPRL, Yohanes Joko Purwanto, menyatakan bahwa pembentukan tim ini adalah jalan keluar untuk memotong jalur birokrasi yang selama ini dianggap rumit dan berlarut-larut.
“Kami minta Pemprov membentuk tim penyelesaian sengketa agraria agar tidak harus melalui mekanisme birokrasi yang rumit.
“Dengan adanya tim yang unsurnya lengkap, kami tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kami hadapi,” ujar Yohanes.
Ia juga menyoroti pentingnya upaya preventif untuk mencegah kekerasan terhadap petani, seperti yang terjadi di daerah lain.
Menurutnya, tim ini bisa menjadi langkah komprehensif dari Pemprov Lampung untuk menjamin keamanan para petani.
Setelah dialog dan adanya kepastian, massa aksi menyambut baik respons pemerintah.
Salah satu perwakilan dari Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI-KSN), Indra Gunawan, menyampaikan apresiasinya.
“Respon dari pemerintah provinsi cukup kami apresiasi hari ini karena tidak perlu berlama-lama, kami diterima dengan baik,” ucapnya.
Indra berharap, tim yang akan dibentuk nanti dapat bekerja aktif mendorong penyelesaian sengketa, sehingga ke depan tidak ada lagi konflik agraria yang merugikan kaum tani di Lampung.
Baca juga : 80 Tahun Merdeka, Petani Anak Tuha Lampung Justru Dikriminalisasi
