Lappung – Lesunya permintaan tapioka di pasar global sepanjang 2024-2025 menimbulkan dampak serius bagi petani singkong di Lampung.
Harga di tingkat petani terus merosot hingga menyentuh kisaran Rp1.000–1.100 per kilogram, jauh dari harga acuan pemerintah Rp1.350/kg.
Baca juga : Tata Niaga Singkong Amburadul, Baleg DPR Cari Solusi di Lampung
Penurunan harga ini dipicu anjloknya konsumsi tapioka di industri kertas dan pangan.
Di Thailand, yang menjadi barometer pasar dunia, harga ekspor tapioka (FOB Bangkok) terkoreksi dari US\$568/ton pada awal 2024 menjadi hanya US\$405–450/ton pada Agustus 2025.
Kondisi itu ikut menekan harga di sentra produksi nasional, termasuk Lampung.
“Petani semakin terjepit karena potongan rafaksi di lapangan bisa mencapai 40 persen.
“Instruksi gubernur soal harga dasar Rp1.350/kg praktis tidak berjalan,” kata Helmi Hasanuddin, Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Lampung, melalui keterangan resminya pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Harga Kian Tertekan
Lampung dikenal sebagai lumbung singkong nasional dengan luas tanam hampir 240 ribu hektare dan produksi 7,16 juta ton pada 2024.
Dari jumlah itu, sekitar 1,79 juta ton diolah menjadi tepung tapioka dengan nilai produksi menembus Rp10,7 triliun.
Baca juga : Rp50 Triliun Ekonomi Singkong Lampung Miris, Petani Kalah dari Impor Ilegal?
Namun, kelebihan pasokan membuat stok tepung menumpuk hingga 400 ribu ton.
Dari hasil panen tahun ini, hanya sebagian kecil yang terserap pasar.
Kondisi itu membuat harga aci di tingkat pabrik ikut anjlok dari Rp5.600/kg (akhir 2024) menjadi Rp4.500/kg bahkan lebih rendah.
“Kalau tidak ada terobosan kemitraan, tren penurunan harga singkong bisa berlanjut sampai awal tahun depan,” ujar Helmi.
Petani Merugi
Lampung sendiri memiliki 67 industri pengolahan tapioka yang tersebar di sembilan kabupaten, dengan konsentrasi terbesar di Lampung Tengah.
Sejumlah pabrik besar seperti PT Budi Acid Jaya, PT Umas Jaya Agrotama, hingga PT Sinar Pematang Mulia II menjadi motor produksi.
Namun, melemahnya pasar global membuat kapasitas produksi ikut terpangkas.
Menurut Sekretaris Himpunan Perusahaan Tepung Tapioka Indonesia (HPPTI), Tigor Silitonga, penurunan konsumsi kertas akibat digitalisasi menjadi penyebab utama.
“Permintaan tapioka untuk kertas menurun drastis karena peralihan ke media digital. Dampaknya langsung dirasakan petani singkong,” ujarnya.
Tigor menekankan perlunya proteksi pasar dalam negeri.
“Pembatasan impor harus diperketat agar produk lokal terserap maksimal. Di sisi lain, peningkatan produktivitas petani juga mutlak melalui pola kemitraan yang berkeadilan,” jelasnya.
Baca juga : Protes Harga Tak Sesuai Janji, Petani Singkong Lampung Bentrok di Depan Kantor Gubernur
Wacana diversifikasi tanaman ke jagung juga mencuat, apalagi pemerintah telah menetapkan HPP jagung Rp5.500/kg dengan penugasan Bulog menyerap hingga 1 juta ton.
Namun, sebagian pihak menilai opsi itu belum bisa menggantikan singkong sepenuhnya.
“Jagung punya prospek, tapi butuh perawatan intensif dan rentan hama. Singkong lebih adaptif dan sudah membudaya di Lampung,” tegas Tigor.
Baik MSI maupun HPPTI sepakat bahwa singkong tetap akan menjadi komoditas utama Lampung.
Strategi jangka panjang yang dibutuhkan adalah efisiensi produksi, penguatan pasar domestik, serta kemitraan berkelanjutan antara petani dan industri.
Jika tidak ada kebijakan cepat, anjloknya harga singkong dikhawatirkan akan memperburuk kesejahteraan jutaan petani di provinsi penghasil tapioka terbesar Indonesia ini.
Baca juga : Krisis Singkong Lampung: Devisa Rp10 Triliun Terancam Hilang
