Lappung – Lesunya permintaan tapioka di pasar global sepanjang 2024-2025 membuat petani singkong di Lampung kian terjepit.
Harga singkong di tingkat petani anjlok hingga Rp900 per kilogram, sementara banyak pabrik tapioka di daerah ini berhenti beroperasi sejak akhir 2024.
Baca juga : Permintaan Tapioka Dunia Anjlok, Petani Singkong Lampung Terjepit Harga Murah
Menurut pemerhati pembangunan Mahendra Utama, kondisi itu harus segera dijawab dengan langkah strategis dan terpadu.
“Lampung adalah lumbung singkong nasional, tapi selama ini petani hanya menjual dalam bentuk mentah.
“Saat pasar global lesu, mereka langsung terkena dampaknya. Solusinya ada pada hilirisasi,” ujar Mahendra, Kamis, 21 Agustus 2025.
Harga Anjlok, Petani Terpuruk
Mahendra menjelaskan, petani kini hanya membawa pulang pendapatan sekitar Rp1 juta per bulan setelah dipotong biaya panen dan distribusi 15-20 persen.
Kondisi tersebut dinilainya berbahaya bagi ketahanan ekonomi daerah yang selama ini bergantung pada komoditas singkong.
“Ketergantungan penuh pada pabrik tapioka membuat posisi tawar petani sangat lemah.
“Apalagi impor tapioka makin deras masuk, menambah tekanan di dalam negeri,” kata Mahendra.
Baca juga : Tata Niaga Singkong Amburadul, Baleg DPR Cari Solusi di Lampung
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), impor tapioka sepanjang 2025 sudah mencapai 59 ribu ton dengan nilai Rp511 miliar.
DPR bahkan memperingatkan jumlah tersebut bisa menembus 100 ribu ton atau setara Rp1 triliun jika tidak dikendalikan.
Hilirisasi Jadi Jalan Keluar
Mahendra menekankan, hilirisasi adalah solusi kunci yang tidak boleh ditunda lagi.
Menurutnya, singkong bisa diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari tepung mocaf, bioetanol skala rumah tangga, hingga keripik dan pangan olahan siap konsumsi.
“Sejak hampir satu dekade lalu, usulan hilirisasi sudah ada, tapi realisasinya lambat.
“Kalau petani mampu mengolah sendiri hasil panennya, mereka tidak akan sepenuhnya bergantung pada pabrik,” jelasnya.
Ia juga menyebut penguatan koperasi petani sebagai langkah mendesak.
Dengan koperasi, petani bisa memperjuangkan harga yang lebih adil, mengakses modal, dan berbagi fasilitas pengolahan.
Baca juga : Rp50 Triliun Ekonomi Singkong Lampung Miris, Petani Kalah dari Impor Ilegal?
Selain itu, Mahendra menilai pemerintah perlu segera menetapkan singkong sebagai pangan strategis, setara dengan padi, jagung, dan kedelai.
“Kalau statusnya sudah pangan strategis, dukungan kebijakan dan sumber daya akan lebih jelas,” ujarnya.
Rekomendasi Kebijakan
Mahendra menguraikan sejumlah langkah yang perlu ditempuh untuk menyelamatkan petani singkong Lampung:
Bagi petani:
- Melakukan hilirisasi mandiri dengan mengolah singkong menjadi berbagai produk turunan.
- Memperkuat koperasi dan jaringan lokal.
- Mengadopsi varietas unggul, mekanisasi, serta teknologi agronomi modern.
Bagi pemerintah daerah:
- Membangun sentra pengolahan singkong skala mikro dan menengah.
- Mempermudah akses permodalan.
- Mendorong pengembangan bioetanol rumah tangga.
Bagi pemerintah pusat:
- Mengendalikan impor dengan kuota ketat dan transparan.
- Menetapkan singkong sebagai pangan strategis.
- Mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi pengolahan singkong untuk pangan fungsional dan bioenergi.
Lampung Butuh Sinergi Hulu-Hilir
Mahendra mengingatkan, Lampung menyumbang sekitar 40 persen produksi singkong nasional dengan nilai devisa hingga Rp10 triliun per tahun, termasuk produk sampingan seperti onggok.
Namun potensi besar itu terancam jika tidak ada sinergi lintas sektor.
“Singkong Lampung bisa bangkit kalau ada kolaborasi nyata dari hulu ke hilir, antara petani, koperasi, pemerintah daerah, hingga pusat.
“Ini bukan sekadar masalah harga sementara, tapi keberlanjutan ekonomi daerah dan nasional,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Protes Harga Tak Sesuai Janji, Petani Singkong Lampung Bentrok di Depan Kantor Gubernur
