Lappung – Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 38 provinsi tahun 2025 kembali memperlihatkan konsentrasi ekonomi yang kuat di Pulau Jawa.
Menanggapi data tersebut, Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai bahwa peta ekonomi nasional masih menunjukkan kesenjangan, namun sinyal pertumbuhan positif mulai terlihat di kawasan Timur Indonesia.
Baca juga : Pertarungan Ekonomi 3 Raja Lumbung Pangan Lampung: Siapa Paling Unggul dalam PDRB Per Kapita 2024?
Mahendra menyebutkan, dominasi Jawa, khususnya DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, menyumbang hampir separuh dari total output ekonomi nasional.
DKI Jakarta sendiri masih memuncaki klasemen dengan estimasi PDRB mencapai Rp3.679 triliun.
“Fenomena ini dalam literatur ekonomi dikenal sebagai agglomeration economies.
“Jawa memiliki keunggulan historis, mulai dari infrastruktur logistik yang matang, rantai pasok yang terbentuk puluhan tahun, hingga konsentrasi pasar yang besar,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Sabtu, 3 Januari 2026.
Menurutnya, data ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah dalam mengejar visi Indonesia Sentris.
Pemerataan ekonomi dinilai membutuhkan waktu panjang dan strategi yang spesifik.
Hilirisasi di Wilayah Timur
Meski Jawa masih mendominasi, Mahendra memberikan catatan apresiasi terhadap pertumbuhan di wilayah luar Jawa, khususnya Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Sulawesi Tengah tercatat berada di peringkat 12 dengan PDRB mencapai Rp376 triliun.
Mahendra menganalisis bahwa lonjakan tersebut tidak lepas dari kebijakan hilirisasi mineral, terutama nikel, yang digenjot pemerintah.
“Ada perkembangan menggembirakan. Pertumbuhan di Sulteng dan Malut berada di atas rata-rata nasional.
“Ini bukti bahwa investasi pada industri pengolahan mulai memberikan dampak nyata pada struktur ekonomi wilayah Timur,” jelasnya.
Baca juga : Kenapa PDRB Bandarlampung Masih Kalah Jauh dari Palembang?
Ia menambahkan, momentum pertumbuhan di wilayah tersebut harus dijaga agar tidak hanya bersifat sementara, melainkan berkelanjutan untuk jangka panjang.
PR Besar untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua
Sorotan tajam juga diarahkan Mahendra pada provinsi-provinsi hasil pemekaran di Papua.
Berdasarkan data BPS 2025, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan masih berada di posisi papan bawah.
Papua Pegunungan, misalnya, mencatat PDRB di kisaran Rp26 triliun.
Menurut Mahendra, tantangan geografis dan tingginya biaya logistik masih menjadi kendala utama bagi provinsi-provinsi muda itu.
“Pemekaran wilayah atau administrasi baru hanyalah langkah awal.
“Data 2025 lalu mengingatkan kita bahwa pekerjaan rumah sebenarnya adalah membangun konektivitas fisik dan integrasi ekonomi ke pasar yang lebih luas,” tegas Mahendra.
Strategi Asimetris
Menutup analisisnya, Mahendra menyarankan agar pemerintah menerapkan strategi yang lebih beragam (asymmetric strategy) yang disesuaikan dengan karakteristik tiap daerah.
Pendekatan untuk Jawa tidak bisa serta merta disalin untuk diterapkan di Papua atau kepulauan lainnya.
“Mewujudkan Indonesia Sentris memerlukan kesabaran dan inovasi kebijakan.
“Bukan pekerjaan mudah, tapi melihat tren di Sulawesi, pemerataan itu bukan hal yang mustahil,” pungkasnya.
Baca juga : Proyeksi Ekonomi Lampung 2026: Pertumbuhan 5,7 Persen dengan Sektor Pertanian Tetap Dominan
