Lappung – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2025 menjadi momentum bagi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Tidak sekadar seremonial, momen ini dimanfaatkan manajemen untuk mempertegas kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan, demi menjamin layanan penyeberangan yang bersih dan akuntabel.
Baca juga : ASDP Kerahkan KMP Jatra II, Angkut 7 Excavator dan 50 Ton Logistik ke Sibolga
Bagi ASDP, integritas bukan lagi sekadar jargon pelengkap laporan, melainkan fondasi utama operasional perusahaan.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menegaskan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersentuhan langsung dengan publik, kepercayaan masyarakat adalah aset yang tidak boleh digadaikan.
“Sebagai perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat luas, kami memastikan setiap proses berjalan tanpa korupsi dan berpijak pada nilai transparansi.
“Integritas harus tercermin dalam tindakan, bukan sekadar dokumen,” ujar Heru di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2015.
Untuk menutup celah kecurangan, ASDP tidak main-main dalam memperkuat sistem tata kelola.
Sepanjang tahun buku 2024, perusahaan telah mengadopsi parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).
Standar regional ini menuntut keterbukaan informasi dan kepatuhan hukum yang ketat untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah itu diperkuat dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2025.
Standar ini menjadi pagar yang membatasi ruang gerak praktik suap, pelicin, maupun konflik kepentingan di seluruh unit kerja, mulai dari pelayanan tiket, operasional kapal, hingga proses pengadaan barang dan jasa.
Keseriusan ASDP dalam bersih-bersih birokrasi juga diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada Oktober 2025, ASDP tercatat sebagai BUMN pertama yang proaktif mengikuti Sosialisasi Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha yang digelar lembaga antirasuah tersebut.
Baca juga : Tembus Isolasi Bencana, ASDP Gelontorkan Bantuan untuk Padang hingga Singkil
Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyebut langkah ASDP bisa menjadi rujukan bagi BUMN lain.
Menurutnya, pencegahan korupsi yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dibangun melalui sistem yang menutup peluang penyimpangan.
“Kami fokus pada sektor prioritas dan lembaga yang memiliki potensi risiko tinggi. Kolaborasi dengan ASDP sangat penting agar setiap kebijakan tepat sasaran dan menutup celah penyimpangan,” tegas Aminudin.
Selain penguatan regulasi internal, ASDP mengandalkan teknologi sebagai ujung tombak transparansi.
Transformasi digital yang masif dilakukan, mulai dari sistem tiket online, ship management, hingga digitalisasi manifest kapal, dirancang untuk menciptakan jejak audit yang jelas.
Dengan meminimalkan intervensi manual dan tatap muka dalam transaksi, ruang gerak untuk pungutan liar (pungli) maupun manipulasi data dapat ditekan seminimal mungkin.
Heru berharap, dengan tema Hakordia tahun ini “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, seluruh elemen perusahaan dan mitra kerja dapat bergerak satu irama.
“Kami berharap upaya ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya ekosistem layanan publik yang bersih,” pungkasnya.
Baca juga : Anti Macet Jelang Nataru, ASDP Optimalkan Layanan Express Lewat 2 Dermaga
Lappung Media Network