Lappung – Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program hilirisasi sebagai tulang punggung strategi ekonomi nasional.
Meski angka realisasi investasi di sektor industri periode 2024-2025 mencatatkan tren positif, sejumlah pekerjaan rumah mendasar dinilai masih terabaikan.
Baca juga : Emas Hijau Lampung: Saatnya Tarik Investasi Hilirisasi Kelapa dan Tembus Pasar China
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar terpaku pada angka-angka investasi yang terlihat gemilang di atas kertas.
Menurutnya, tanpa kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, capaian tersebut berisiko menjadi fatamorgana.
“Periode ini memang disebut masa panen investasi, terutama dengan narasi mengubah nikel jadi baterai atau sawit jadi biodiesel.
“Tapi pertanyaannya sederhana, apa betul kita sudah siap secara ekosistem? Jangan sampai infrastruktur dan SDM kita justru keteteran,” ujar Mahendra dalam keterangannya Selasa, 9 Desember 2025.
Ambisi Raja Baterai Global
Sorotan utama Mahendra tertuju pada sektor nikel dan baterai kendaraan listrik (EV) yang menjadi primadona investasi, khususnya di wilayah Sulawesi dan Maluku.
Target pemerintah untuk tidak hanya menjual nickel pig iron, melainkan memproduksi prekursor hingga katoda baterai, dinilai sangat ambisius.
Namun, Mahendra mencatat realitas di lapangan tidak seindah target tersebut.
Dominasi teknologi pemrosesan hilir yang masih dikuasai China serta kompleksitas rantai pasok global menjadi kendala nyata.
“Indonesia butuh lebih dari sekadar membangun smelter. Kita butuh ekosistem riset dan pengembangan teknologi sendiri. Belum lagi tekanan standar ESG (Environmental, Social, and Governance) dari pasar global.
“Jika proses pengolahan nikel kita dinilai boros energi dan mencemari lingkungan, produk kita bisa ditolak pasar internasional,” tegasnya.
Infrastruktur Logistik dan Energi Mahal
Selain tantangan teknologi, Mahendra menyoroti masalah klasik yang menghambat daya saing industri di luar Pulau Jawa, yakni infrastruktur.
Menurutnya, membicarakan lonjakan investasi tanpa membenahi infrastruktur dasar adalah hal yang mustahil.
Ia menyebutkan bahwa kawasan industri tempat proyek hilirisasi berada masih berkutat dengan masalah listrik mahal, jalan rusak, dan sistem logistik yang amburadul.
Baca juga : Hilirisasi Edamame Indonesia: Dari Lahan ke Pasar Global
“Investor asing tidak akan tertarik jangka panjang kalau biaya produksi membengkak gara-gara energi fosil yang fluktuatif dan logistik yang tidak efisien.
“Mengangkut produk dari Morowali atau Halmahera ke pelabuhan ekspor itu butuh biaya besar. Ini harus jadi prioritas, bukan pelengkap,” jelas Mahendra.
Sektor Terlupakan dan Krisis Talenta Lokal
Di sisi lain, Mahendra juga menyayangkan kurangnya sorotan publik terhadap sektor petrokimia serta industri makanan dan minuman (mamin).
Padahal, kedua sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi domestik.
Masalah ketenagakerjaan juga menjadi isu krusial.
Canggihnya teknologi di pabrik-pabrik hilirisasi ternyata belum mampu diimbangi oleh ketersediaan tenaga kerja terampil lokal.
Akibatnya, banyak posisi strategis yang akhirnya diisi oleh tenaga asing.
“Ini bukan soal nasionalisme murahan, tapi soal keberlanjutan. Lulusan vokasi kita belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri.
“Kalau program pelatihan tidak diperkuat di daerah lokasi proyek, investasi besar-besaran ini hanya akan jadi eksploitasi sumber daya dengan manfaat terbatas bagi warga lokal,” paparnya.
Menutup pandangannya, Mahendra menekankan bahwa Hilirisasi menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal berapa banyak pabrik yang berdiri.
“Tanpa fondasi regulasi yang konsisten, infrastruktur memadai, dan SDM terampil, angka gemilang hari ini bisa jadi fatamorgana besok,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Potensi Hilirisasi Lampung Rp130 Triliun Menganggur, Gubernur Ajak Investor
Lappung Media Network