Lappung.COM – Simak artikel OpiniMahe edisi terkini, yang berjudul: KPBU sebagai Solusi Pembiayaan Infrastruktur Kawasan di Tengah Keterbatasan Fiskal.
KPBU sebagai Solusi Pembiayaan Infrastruktur Kawasan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Oleh: Mahendra Utama*
Mengapa KPBU Menjadi Jawaban?
Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi persoalan klasik dalam pembangunan infrastruktur.
Data Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan anggaran infrastruktur pemerintah periode 2015–2019 hanya mampu membiayai 41 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
Kondisi ini mendorong pemerintah mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan yang tidak membebani fiskal secara berlebihan.
Teori Value for Money
Dalam kerangka teori Public-Private Partnership, tujuan utama KPBU bukan sekadar mencari pendanaan, melainkan mewujudkan value for money kombinasi optimal antara biaya, kualitas, dan efisiensi sepanjang siklus hidup proyek.
Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, menegaskan: “Skema Kerjasama Pemerintah dengan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) merupakan solusi untuk mempercepat ketertinggalan infrastruktur di Indonesia”.
Implementasi Nyata di Kawasan
Hingga 2026, terdapat 36 proyek KPBU yang telah ditandatangani dengan estimasi nilai sekitar Rp300 triliun. Di Ibu Kota Nusantara, pendanaan melalui KPBU mencapai Rp134,22 triliun, mencakup proyek hunian ASN dan multi utility tunnel.
Proyek jalan tol Gedebage–Tasikmalaya sepanjang 95,52 km juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi baru Jawa Barat bagian selatan.
Kesimpulan
KPBU bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan strategi transformatif untuk memastikan pembangunan infrastruktur kawasan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara. (*)
————————————–‐————————
* Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan.
Lappung Media Network