Lappung – Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dalam 5 tahun ke depan (2025-2030) menunjukkan tren positif.
Kendati demikian, angka statistik yang membaik dinilai belum cukup menjamin kesejahteraan masyarakat jika tidak dibarengi dengan transformasi struktur ekonomi yang mendasar.
Baca juga : Kesenjangan yang Masih Menganga: Membaca Ulang Peta PDRB 38 Provinsi 2025
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terlena dengan capaian angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semata.
Menurutnya, optimisme pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap kualitas pertumbuhan itu sendiri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Lampung pada Triwulan III-2025 tumbuh impresif sebesar 5,04 persen, didorong oleh sektor pertanian yang melonjak hingga 7,74 persen.
Bahkan, proyeksi tahun 2026 memperkirakan pertumbuhan bisa menembus kisaran 5,2 hingga 5,7 persen dengan nilai PDRB mendekati Rp580 triliun.
“Kita harus jujur melihat data. Secara angka memang bagus dan trennya naik.
“Namun, di balik itu ada kerentanan yang harus kita waspadai,” ujar Mahendra Utama, Kamis, 8 Januari 2026.
Bahaya Ketergantungan
Mahendra menyoroti dominasi sektor pertanian yang menyumbang 28,38 persen dari total kue ekonomi Lampung.
Ia menilai kondisi ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, pertanian menjadi penyangga saat krisis, namun di sisi lain, hal ini menunjukkan lambatnya diversifikasi ekonomi.
“Jika kita terus begini tanpa ada hilirisasi atau industrialisasi berbasis pertanian, Lampung hanya akan menjadi pemasok bahan mentah.
“Nilai tambahnya minim sekali. Risikonya, begitu harga komoditas global anjlok, ekonomi kita akan langsung goyang,” tegasnya.
Pertumbuhan vs Kemiskinan
Lebih lanjut, Mahendra menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak serta-merta berkorelasi dengan penurunan kemiskinan yang signifikan.
Mengutip data per Maret 2025, angka kemiskinan di Lampung masih bertengger di angka 10 persen.
Kesenjangan (gini ratio) antara wilayah perkotaan dan perdesaan pun masih lebar.
Baca juga : Pertarungan Ekonomi 3 Raja Lumbung Pangan Lampung: Siapa Paling Unggul dalam PDRB Per Kapita 2024?
Ia juga menyinggung pandangan ekonom yang menyebut penurunan kemiskinan saat ini lebih banyak didorong oleh intervensi bantuan sosial (bansos), bukan karena menguatnya fondasi ekonomi masyarakat secara mandiri.
“Lapangan kerja formal masih terbatas. Ini tantangan nyata. Jangan sampai PDRB tinggi di atas kertas, tapi rakyat di bawah tidak merasakan dampaknya,” imbuh Mahendra.
3 Kunci Transformasi
Menghadapi tantangan menuju 2030, Mahendra menyarankan 3 langkah strategis yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi menjadi inklusif dan berkualitas.
Pertama, kebijakan anggaran harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat dan sektor produktif.
Kedua, percepatan hilirisasi produk pertanian mutlak dilakukan agar nilai tambah ekonomi berputar di daerah.
“Ketiga, buka akses keuangan seluas-luasnya dan perbaiki konektivitas antar wilayah. Ekonomi tidak boleh hanya tumbuh di pusat kota, tapi harus merata hingga ke desa-desa,” paparnya.
Mahendra menutup dengan harapan agar pembangunan ke depan lebih bermakna.
Target utama, menurutnya, bukan sekadar grafik yang menanjak, melainkan kesejahteraan yang dirasakan nyata oleh petani hingga pedagang kecil.
“Optimis boleh, tapi harus realistis dan bekerja keras. Kita ingin pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan pertumbuhan semu,” pungkasnya.
Baca juga : Kenapa PDRB Bandarlampung Masih Kalah Jauh dari Palembang?
