Lappung – Pemkab Pesawaran didesak bayar gaji kades yang belum dibayar selama 4 bulan.
LSM Gerakan Mahasiswa Bongkar Korupsi atau Gembok Lampung, mengkritisi soal keterlambatan pembayaran gaji kepala dan aparatur desa di Pesawaran selama 4 bulan.
Baca juga : Tersangka Kasus Korupsi Mantan Kepala Desa Diserahkan ke Kejari Lampung Selatan
Menurut LSM Gembok, kepala dan aparatur desa memainkan peran penting dalam memastikan pelayanan publik yang lancar di tingkat desa.
Tugas mereka meliputi pemeliharaan infrastruktur desa, administrasi, pembangunan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
Namun, keadaan ini menjadi semakin sulit ketika mereka tidak menerima gaji yang seharusnya mereka dapatkan.
Ketua LSM Gembok Lampung, Andre Setiawan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini.
Keterlambatan pembayaran gaji, kata dia, telah menimbulkan dampak serius pada kondisi keuangan pribadi para kepala dan aparatur desa.
“Mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyediakan nafkah bagi keluarga,” ujar Andre, Jumat, 9 Juni 2023.
Baca juga : Pemerintah Desa Tanjung Agung Salurkan Bantuan Beras
Beban finansial yang tak terduga ini, kata Andre, mengganggu stabilitas keuangan mereka dan merusak motivasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa.
Andre menekankan, pentingnya memberikan perhatian yang serius pada situasi yang dihadapi oleh kepala dan aparatur desa.
Pasalnya, perangkat desa adalah pilar penting dalam pelayanan publik di tingkat desa.
Andre juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran untuk segera mencari solusi dan memastikan pembayaran gaji perangkat desa dilakukan secara tepat waktu.
Pemkab Pesawaran didesak bayar gaji kades
“Ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Pesawaran, supaya tidak menyandera kepala desa ketika mereka sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat,” tegas Andre.
Baca juga : Buronan Korupsi Dana Desa Braja Sakti Tertangkap, 4 Bulan Sembunyi di Kalteng
Sementara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Pesawaran, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.
Mereka sedang berkoordinasi dengan BPKAD untuk mencari solusi yang memungkinkan pembayaran gaji kepala dan aparatur desa segera dilakukan.
Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya memperkuat pengelolaan keuangan di tingkat desa.
Hingga memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membayar gaji pejabat desa.
Diharapkan Pemkab Pesawaran dapat bekerja sama dalam mencari solusi jangka panjang untuk masalah ini.
Sehingga para kepala dan aparatur desa di Kabupaten Pesawaran dapat bekerja dengan tenang dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Tanpa harus khawatir tentang kesejahteraan finansial mereka.
Baca juga : Terlibat Pungli dan Dibebastugaskan, Mantan Pengelola Fitnah Kepala UPTD PKOR Wayhalim
