Lappung – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dengan memerintahkan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.
Kebijakan yang efektif berlaku pada Rabu, 22 Oktober 2025, diumumkan sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil di tengah meningkatnya biaya produksi.
Baca juga : Pertanian Jawara Ekonomi di Era Prabowo
Kementerian Pertanian sendiri telah merilis penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) baru.
Harga pupuk Urea turun signifikan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram.
Sementara itu, HET pupuk NPK dipotong dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Penurunan harga ini juga berlaku untuk jenis pupuk subsidi lainnya seperti ZA, NPK kakao, dan pupuk organik.
Menariknya, pemerintah menegaskan bahwa pemotongan harga drastis ini dilakukan tanpa menambah alokasi subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah itu dicapai melalui strategi efisiensi besar-besaran pada jalur distribusi, perbaikan tata kelola, dan komitmen untuk memberantas praktik nakal serta permainan harga di tingkat kios maupun distributor.
Kebijakan ini pun menjadi angin segar bagi lebih dari 17 juta petani di Indonesia yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya produksi.
Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, petani padi, jagung, tebu, hingga sawit diharapkan dapat mengurangi beban ongkos tanam.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai keputusan Presiden Prabowo sebagai langkah yang berani dan tepat sasaran, terutama di saat ekonomi global sedang tidak stabil.
“Ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi bukti nyata bahwa pemerintah serius membantu rakyat kecil.
“Di saat biaya hidup terus naik, kebijakan cepat dan tegas ini sangat dibutuhkan,” ujar Mahendra, Kamis, 23 Oktober 2025.
Baca juga : Kopi, Teh, dan Rempah-Rempah Jadi Primadona, Ekspor Pertanian Lampung Melesat 239 Persen
Menurut Mahendra, langkah ini adalah implementasi awal dari janji kampanye Prabowo mengenai kedaulatan pangan.
“Kedaulatan pangan yang selama ini jadi slogan, kini mulai jadi kenyataan. Diharapkan, petani bisa lebih sejahtera dan harga pangan di pasar juga ikut stabil,” tambahnya.
Meski demikian, Mahendra mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru ada pada implementasi di lapangan.
Ia mendesak agar pengawasan diperketat untuk memastikan harga baru ini benar-benar sampai ke petani.
“Kebijakan bagus di atas kertas belum tentu lancar di lapangan. Pengawasan harus ketat supaya tidak ada distributor nakal yang main harga,” tegasnya.
Ia menambahkan, siapa pun yang melanggar dan mencoba mengambil keuntungan dari kebijakan ini harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“Semoga ini baru permulaan, dan ada banyak kebijakan pro-rakyat lainnya yang menyusul,” tutupnya.
Baca juga : Brigade Alsintan Kunci Sukses Pertanian di Lampung
