Lappung – Citra program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), tercoreng oleh serangkaian kasus dugaan keracunan makanan di Lampung.
Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah cepat dengan memberlakukan pengawasan super ketat di seluruh rantai pasok program.
Baca juga : Imbas Keracunan Massal, Program Makanan Gratis di Bandarlampung Disetop
Instruksi tegas ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Keamanan Pangan yang digelar secara virtual bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Jihan, insiden keracunan yang terjadi di beberapa daerah adalah pukulan telak yang tidak bisa ditoleransi dan berisiko merusak kepercayaan publik terhadap program yang bertujuan mulia tersebut.
“Program ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden.
“Keberhasilannya bukan hanya soal angka, tapi soal jaminan mutu dan keamanan.
“Jangan sampai niat baik pemerintah menyediakan makan bergizi gratis justru berubah menjadi petaka makan beracun,” ujar Jihan, dikutip pada Kamis, 11 September 2025.
Langkah pengetatan pengawasan ini dipicu oleh Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang telah dilaporkan terjadi di Kota Bandarlampung, Metro, dan Lampung Utara.
Baca juga : Baru 3 Hari, Program Makan Gratis di Tanggamus Sebabkan Belasan Siswa Mual dan Muntah
Temuan ini memaksa seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi total implementasi program di lapangan.
Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung yang juga Ketua Pelaksana Satgas MBG, Saipul, menegaskan bahwa seluruh Satgas di daerah kini diwajibkan untuk proaktif, tidak lagi pasif menunggu laporan.
“Kita tidak bisa main-main lagi. Satgas harus turun, sidak langsung ke dapur-dapur SPPI (Sentra Penyedia Pangan dan Inovasi).
“Cek dari mana bahan bakunya, bagaimana diolah, dan bagaimana disajikan,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan super ketat ini mencakup segalanya, mulai dari kebersihan penjamah makanan, kelayakan bahan baku, higienitas peralatan masak, hingga proses distribusi ke sekolah.
Pemerintah Provinsi Lampung juga tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas bagi penyedia makanan yang terbukti lalai.
Opsi penutupan sementara operasional dapur hingga evaluasi menyeluruh oleh Dinas Kesehatan menjadi ancaman nyata bagi yang melanggar standar.
“Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal nyawa anak-anak kita, warga kita.
“Jika ada dapur yang bermasalah, harus ada keberanian untuk menghentikannya sementara sampai benar-benar layak,” tegas Saipul.
Baca juga : Makan Bergizi Gratis Dimulai, Lampung Siapkan 1000 Dapur Desa
