Lappung – Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah yang baru disambut dengan harapan sekaligus peringatan keras.
Organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) secara tegas meminta agar dosa-dosa masa lalu dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak terulang di bawah kepemimpinan yang baru.
Baca juga : Catatan Mahmud Marhaba: Penantian Panjang Cak Munir di Puncak PWI
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah resmi melantik KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri di Istana Negara, Senin, 8 September 2025.
Pembentukan kementerian khusus ini menandai era baru dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola haji dan umrah yang selama ini sarat dengan persoalan kompleks.
Menanggapi pelantikan tersebut, Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyampaikan ucapan selamat namun langsung menagih komitmen.
Menurutnya, kementerian ini lahir dari harapan besar umat Islam Indonesia yang mendambakan pelayanan ibadah yang bersih dan profesional.
“Selamat atas amanah baru yang diemban Bapak Menteri dan Wakil Menteri.
“Namun, kami harus mengingatkan dengan tegas, jangan ada lagi jemaah yang batal berangkat tanpa alasan jelas.
“Jangan ada lagi kuota yang hilang di tengah jalan atau dana umat yang pengelolaannya tidak transparan,” ujar Mahmud, Selasa, 9 September 2025.
Baca juga : Merdeka! 80 Tahun Indonesia Merdeka, Bagaimana dengan Kemerdekaan Pers Kita?
Peringatan ini merujuk pada serangkaian kasus yang pernah mencoreng wajah penyelenggaraan haji di masa lalu.
Mulai dari masalah pengelolaan kuota, daftar tunggu yang tidak pasti, hingga dugaan penyalahgunaan dana haji yang merugikan jemaah.
“Kasus-kasus tersebut adalah dosa masa lalu yang menodai niat suci umat.
“Kementerian ini harus menjadi solusi, bukan justru melanggengkan masalah lama. Negara harus benar-benar hadir melayani,” tegasnya.
PJS menyatakan siap mendukung dan bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam menyajikan pemberitaan yang edukatif dan positif.
Namun, di sisi lain, PJS juga berkomitmen untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjadi garda terdepan dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas kinerja kementerian.
Dukungan serupa juga datang dari jajaran pimpinan PJS lainnya, termasuk Ketua Dewan Penasehat H.M Farid Aljawi dan Ketua Dewan Pembina Troy Pomalingo.
Mereka berharap kementerian baru ini dapat menjadi teladan dalam pelayanan publik yang berintegritas.
Baca juga : Indonesia Kehilangan Wina Armada Sukardi, Penjaga Marwah Pers
Lappung Media Network