Lappung – 3 pekan memasuki September 2025 menjadi periode penuh gejolak di panggung politik global.
Aktivis Reformasi 1998 sekaligus pemerhati politik, Mahendra Utama, menyoroti serangkaian krisis yang terjadi serentak dari Tokyo, Paris, hingga Kathmandu, yang disebutnya sebagai guncangan beruntun yang menandai era baru ketidakpastian.
Baca juga : Penonaktifan Anggota DPR: Antara Respons Cepat dan Ujian Akuntabilitas
Menurut Mahendra, berbagai peristiwa ini bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan manifestasi dari krisis legitimasi politik yang lebih dalam di era pasca pandemi.
“Kita sedang menyaksikan bagaimana institusi politik tradisional di berbagai negara diuji kemampuannya untuk beradaptasi dengan realitas baru.
“Masyarakat yang semakin kritis, ekonomi yang tidak stabil, dan geopolitik yang kian kompleks,” ujar Mahendra dalam analisisnya, Selasa, 9 September 2025.
Guncangan dari Asia hingga Eropa
Mahendra mengawali analisisnya dengan situasi di Jepang.
Pengunduran diri Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang belum genap setahun menjabat, menjadi penanda pertama dari gelombang ini.
“Yang menarik dari kasus Ishiba adalah timing-nya.
“Ia mundur setelah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat mencapai tonggak penting.
“Ini adalah langkah politik yang menunjukkan bahwa bahkan dalam kejatuhan, seorang pemimpin masih bisa menentukan momen keluar yang bermartabat,” jelasnya.
Dampaknya, pelemahan Yen dan ketidakpastian kebijakan Bank of Japan langsung menciptakan kegugupan di pasar Asia, membuktikan betapa eratnya hubungan stabilitas politik dengan kepercayaan ekonomi.
Baca juga : Gerak Cepat Prabowo Subianto dan Jalan Lapang Reformasi 2025
Bergeser ke Eropa, Prancis kembali terperosok dalam krisis kepemimpinan dengan pencarian perdana menteri kelima dalam 3 tahun terakhir.
Menurut Mahendra, ini adalah gejala fragmentasi politik yang mendalam.
Sinyal bahaya kian nyata ketika imbal hasil obligasi pemerintah Prancis tenor 30 tahun mencapai level tertinggi sejak krisis finansial 2009.
Di belahan bumi lain, drama paling tragis terjadi di Nepal.
Bentrokan antara demonstran yang menentang larangan media sosial dengan aparat keamanan menewaskan sedikitnya 10 orang.
“Ini adalah paradoks demokrasi digital. Ketika pemerintah mencoba mengontrol ruang digital, perlawanan justru tumpah ke jalanan fisik. Larangan berujung pertumpahan darah,” tegas Mahendra.
Pelajaran di Tengah Ketidakpastian Global
Mahendra Utama menarik beberapa benang merah dari rentetan peristiwa tersebut.
Pertama, stabilitas politik bahkan di negara-negara demokrasi mapan tidak lagi bisa dianggap sebagai hal yang pasti.
Kedua, koneksi antara politik domestik dan ekonomi global semakin erat dan dampaknya terasa instan.
Ketiga, media sosial telah menjadi arena politik baru yang tidak bisa diabaikan.
Upaya untuk mengendalikannya justru bisa memicu eskalasi konflik yang lebih besar.
Sebagai penutup, Mahendra mengingatkan bahwa Indonesia, yang saat ini relatif stabil, harus menjadikan gejolak global ini sebagai pelajaran berharga.
“September 2025 akan diingat sebagai bulan ketika banyak kepastian politik mulai runtuh bersamaan.
“Bagi Indonesia, ini adalah momentum untuk belajar dari kekacauan di tempat lain.
“Dunia sedang berubah cepat, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan terdampak, tetapi seberapa siap kita menghadapinya,” pungkasnya.
Baca juga : NasDem Menunjukkan Jalan, Partai Lain Harus Menyusul
Lappung Media Network