Lappung – Provinsi Lampung menutup tahun 2025 dengan catatan ekonomi yang impresif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 5 Januari 2026, Lampung berhasil mengendalikan laju inflasi tahunan (year on year) di angka 1,25 persen.
Baca juga : Desember 2025, Inflasi Tahunan Lampung Terkendali di Angka 1,25 Persen
Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah kedua di tingkat nasional.
Kinerja positif tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual.
Dalam forum, stabilitas harga di Bumi Ruwa Jurai dinilai sangat terjaga, terlihat dari inflasi bulanan (month to month) Desember 2025 yang hanya berada di level 0,59 persen.
Mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, hadir langsung dari Ruang Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung untuk mengikuti arahan pusat.
Persiapan Ramadan
Meski angka inflasi terkendali, pemerintah daerah diminta tidak lengah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, yang memimpin rapat, memberikan lampu kuning terkait tantangan harga pangan menjelang momentum besar berikutnya.
Tomsi menginstruksikan seluruh kepala daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera mengambil langkah antisipatif menghadapi bulan suci Ramadan.
Baca juga : Strategi Pengendalian Inflasi: Menjaga Stabilitas Harga Cabai di Lampung 2025
Periode ini secara historis selalu diiringi lonjakan permintaan yang memicu kenaikan harga komoditas strategis.
“Saya minta teman-teman di daerah dan kementerian agar melakukan persiapan serius menghadapi Ramadan,” tegas Tomsi, dilansir pada Selasa, 13 Januari 2026.
Ia merinci sejumlah komoditas yang perlu mendapat pengawasan ketat karena rentan mengalami gejolak harga, antara lain bawang putih, bawang merah, telur dan daging ayam ras, cabai rawit, serta minyak goreng.
Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah sepanjang tahun lalu.
Menurutnya, rapat koordinasi rutin ini menjadi bukti komitmen nyata birokrasi dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Kita sudah mengetahui kekurangan masing-masing, sehingga ke depan dapat dilakukan perbaikan,” pungkasnya.
Baca juga : Kilau Emas dan Pedasnya Cabai Merah Picu Inflasi Lampung November 2025
Lappung Media Network