Lappung – Bahlil Lahadila mengaku salah atas usulan Joko Widodo 3 periode.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadila, memunculkan pernyataan kontroversial yang mencuatkan wacana 3 periode bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca juga : Soal Investasi. Bahlil antara Jokowi dan Airlangga
Bahlil mengklaim bahwa dirinya adalah orang pertama yang mengusulkan ide tersebut, tanpa perintah dari pihak manapun.
Dalam pernyataannya, Bahlil menyatakan bahwa keputusannya untuk mencetuskan gagasan 3 periode Jokowi muncul setelah melihat hasil survei.
Hasil survei itu, sambungnya, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pemerintahan Jokowi, terutama selama masa pandemi.
Ia merasa bahwa wacana ini mungkin dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah memimpin Indonesia dalam situasi yang sulit.
Bahlil menegaskan bahwa jika ada pihak yang harus disalahkan atas pernyataannya ini, maka yang pertama kali harus disalahkan adalah dirinya sendiri.
Baca juga : Jokowi Puji Fasilitas SMKN 3 Metro. Bantu Alat Laser Cutting
Dia memastikan bahwa usulan tersebut murni berdasarkan inisiatif pribadinya dan bukan atas perintah atau tekanan dari pihak manapun.
Menteri Investasi itu juga menyinggung tentang pernyataan terkait penundaan pemilihan umum (pemilu) yang telah mengemuka sebelumnya.
“Saya mau sampaikan. Yang ngomong tentang isi penundaan pemilu pertama kali itu namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media.
“Saya tidak pernah diperintah oleh siapa pun,” tegas Bahlil, di deklarasi dukungan penerus negeri yang dihadiri Prabowo di Djakarta Theater, pada Sabtu, 28 Oktober 2023 kemarin.
Pernyataan ini merujuk pada dugaan penundaan pemilu yang sempat mengemuka dalam beberapa waktu lalu.
Bahlil juga mengklarifikasi bahwa usulannya tentang 3 periode Jokowi adalah hasil respons terhadap hasil survei Burhanuddin Mutadi.
Yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di tengah tantangan pandemi yang belum sepenuhnya teratasi.
Baca juga : UU Ciptaker Dongkrak Nilai Investasi Sepanjang Tahun 2022
Bahlil Lahadila, kembali menegaskan bahwa jika ada yang harus disalahkan terkait usulan tersebut, maka dia sendiri yang bertanggung jawab.
“Kalau ide itu bagus, silakan diikuti, yang penting secara konstitusional, tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan.
“Nah, sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada yang bilang bahwa 3 periode itu dari seseorang,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan sikap Bahlil yang mengakui bahwa gagasannya bisa saja menjadi dasar perdebatan.
Namun dia menegaskan bahwa apapun yang terjadi haruslah selalu sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku.
Ia juga menunjukkan ketegasan dalam mengemukakan pendapat.
Bahwa jika ada kesalahan terkait dengan isu penundaan pemilu, maka yang harus disalahkan adalah Bahlil Lahadila, bukan pihak lain.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya mengakui bahwa partainya sempat di lobi oleh salah satu menteri untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Namun, Hasto dengan tegas menyatakan bahwa PDIP menolak wacana tersebut.
Ia menjelaskan bahwa PDIP, sebagai salah satu partai besar di Indonesia, taat terhadap konstitusi yang mengatur bahwa seorang presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode.
Baca juga : Putusan MK. Jokowi: Saya Tak Campuri
