Lappung – Wacana mengenai peraturan daerah (Perda) yang melarang aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kota Bandarlampung semakin menguat.
Langkah ini mengemuka setelah aparat kepolisian berhasil mengungkap keberadaan grup media sosial gay dengan puluhan ribu anggota di Lampung.
Baca juga : Dibuat Sejak 2017, Grup Gay Facebook di Lampung Baru Terendus Polisi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, di bawah kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana, tengah mempersiapkan rancangan regulasi tersebut.
Kebijakan ini disebut sebagai upaya melindungi tatanan moral, budaya, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah masyarakat.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Bandarlampung untuk membahas rancangan perda ini,” ujar Wali Kota Eva Dwiana, Kamis, 10 Juli 2025.
Langkah tegas ini, kata Eva, merupakan respons langsung terhadap temuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung beberapa waktu lalu.
Polisi mengungkap 2 grup media sosial besar, Grup Gay Lampung dan Grup Gay Bandarlampung, yang telah aktif sejak 2017 dan berhasil menjaring puluhan ribu anggota.
Dalam operasi tersebut, polisi turut mengamankan 3 orang admin grup, SR (28), JM (53), dan MS (18), yang diduga kuat menyebarkan konten pornografi.
Baca juga : Hoaks! Nyamuk Wolbachia Penyebar Gen LGBT
Selain itu, Wali Kota Eva Dwiana secara terbuka menyebut aktivitas LGBT sebagai ancaman serius yang membahayakan masa depan bangsa.
Menurutnya, perda ini bukan sekadar aturan hukum, tetapi juga menjadi instrumen edukasi untuk membentengi generasi muda dari pengaruh yang dianggap menyimpang.
“Ini sangat penting agar anak-anak kita memahami etika, budaya, dan agama sejak dini. LGBT sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara,” tegasnya.
Eva menekankan bahwa perlindungan terhadap generasi muda adalah prioritas utama.
Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai luhur sejak dini menjadi kunci agar masyarakat tetap kokoh dalam menghadapi tantangan zaman modern.
Baca juga : MUI Lampung Tolak Pertemuan Komunitas LGBT se-ASEAN
Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Bandarlampung tidak akan bekerja sendiri.
Eva telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat bawah untuk meningkatkan pengawasan.
“Saya minta semua elemen, mulai dari ketua RT, lurah, linmas, bhabinkamtibmas, hingga camat, untuk turut memastikan wilayah mereka bebas dari aktivitas LGBT.
“Cek betul, jika ada temuan mencurigakan, segera koordinasi dengan pihak kepolisian,” perintahnya.
Diketahui, sinergi dengan aparat penegak hukum juga diperkuat.
Pemkot telah menjalin kerja sama dengan Polresta Bandarlampung dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk dalam penanganan isu ini.
Tak hanya itu, Eva juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan adanya perilaku menyimpang di lingkungan sekitar.
Menurutnya, kombinasi antara penegakan hukum yang kuat dan edukasi budaya serta agama adalah formula terbaik untuk menjaga keseimbangan sosial.
Baca juga : Awal 2025, Lampung Waspada DBD: Kasus 2024 Capai 9096
