Dewan Kawasan Industri Nasional: Terobosan Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan

Lappung.COM – Simak artikel OpiniMahe edisi kali ini: Dewan Kawasan Industri Nasional: Terobosan Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan.

Dewan Kawasan Industri Nasional: Terobosan Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan
Oleh: Mahendra Utama*

Pemerintah mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Langkah strategis ini bertujuan memotong birokrasi dan mempercepat hilirisasi industri nasional. DKIN akan menjadi motor koordinasi lintas sektor untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan .

Mengatasi Hambatan Klasik Lintas Sektor

Selama ini, pengembangan kawasan industri kerap terhambat oleh tumpang tindih regulasi antara kementerian dan pemerintah daerah.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Akhmad Maruf Maulana, menyatakan bahwa kepastian hukum dan sinkronisasi kebijakan merupakan kebutuhan mendesak.

“Perizinan yang tidak tumpang tindih itu penting,” tegasnya, mencontohkan benturan kewenangan antara Kementerian Investasi dan Kementerian ATR/BPN yang kerap menghambat investasi.

Struktur dan Tugas Pokok DKIN

Berdasarkan paparan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, struktur DKIN dirancang melibatkan pimpinan tertinggi negara untuk memastikan eksekusi kebijakan yang cepat :

● Ketua: Presiden Prabowo Subianto
● Wakil Ketua: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
● Ketua Harian: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Tugas utama DKIN adalah merumuskan kebijakan percepatan, menyelesaikan permasalahan lintas sektoral (seperti perizinan, infrastruktur, dan tata ruang), serta mengawasi pelaksanaan kebijakan kawasan industri.

Menuju Ekosistem Industri Berkelanjutan

Kehadiran DKIN diharapkan tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang terpadu dan hijau. Komisi VII DPR menekankan pentingnya konsep green industry dalam RUU ini.

Selain itu, kawasan industri didorong untuk menjadi pusat riset dan pendidikan vokasi guna meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional .

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan DPR, DKIN diharapkan menjadi katalisator utama dalam menarik investasi dan mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara industri maju yang berkeadilan. (*)
—————————————————————
* Penulis: Mahendra Utama adalah Pemerhati Pembangunan.