Lappung – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada awal Januari 2026 dinilai telah mencapai titik nadir yang membahayakan stabilitas global.
Situasi ini bukan lagi sekadar ketegangan diplomatik biasa, melainkan sebuah brinkmanship, kondisi di mana kedua negara adidaya saling mendorong krisis hingga ke tepi jurang perang.
Baca juga : Badai Geopolitik Global: Nasib Perdagangan Indonesia di Antara 2 Raksasa
Pandangan tersebut disampaikan oleh Eksponen 98, Mahendra Utama, saat menanggapi dinamika panas di kawasan Timur Tengah yang terjadi sepanjang bulan ini.
Menurut Mahendra, meskipun perang terbuka secara fisik belum meletus, manuver yang dilakukan kedua belah pihak mengindikasikan adanya pergeseran strategi militer yang signifikan.
“Kita sedang menyaksikan apa yang disebut brinkmanship. Masing-masing pihak menunggu siapa yang akan berkedip atau mundur duluan.
“Ini adalah pertaruhan yang sangat berbahaya bagi keamanan kawasan,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Dari Nuklir ke HAM
Mahendra juga menyoroti perbedaan mendasar antara konflik saat ini dengan ketegangan tahun-tahun sebelumnya.
Jika dulu pemicu utamanya adalah program nuklir, sekarang gejolak internal di Iran menjadi bensin yang menyulut api.
Gelombang protes besar-besaran di Tehran yang direspons represif oleh pemerintah setempat, menurut Mahendra, dimanfaatkan secara cerdik oleh Washington.
“Pemerintahan Trump menggunakan momentum sebagai landasan moral.
“Isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi justifikasi baru bagi AS untuk mengancam intervensi militer dan mencampuri kedaulatan Iran,” jelasnya.
Strategi tersebut dikombinasikan dengan ancaman ekonomi yang mencekik.
Mahendra mencatat adanya kebijakan tekanan maksimum versi baru, di mana AS mengancam tarif 25 persen bagi negara mana pun yang nekat berdagang dengan Tehran.
Tujuannya jelas, melumpuhkan ekonomi dari dalam sembari membiarkan ketidakpuasan rakyat Iran membesar.
Kerentanan Posisi Militer AS
Salah satu indikator paling nyata dari ketegangan ini adalah penarikan personel non esensial AS dari Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar pada 14 Januari lalu.
Baca juga : Iran di Ambang Krisis: Ketika Pedagang Pasar Berbalik Melawan Rezim
Mahendra menilai langkah itu sebagai pedang bermata dua, menunjukkan keseriusan ancaman konflik, sekaligus mengekspos kerentanan posisi Washington.
“Iran berhasil menciptakan penangkal asimetris. Kemampuan rudal balistik mereka menjadikan pangkalan-pangkalan AS di negara tetangga sebagai sandera strategis.
“AS sadar posisi mereka di Teluk Persia kini berada dalam jangkauan tembak,” analisis Mahendra.
Sikap Arab Saudi dan Jeda yang Rapuh
Hal menarik lainnya yang digarisbawahi Mahendra adalah sikap sekutu regional AS.
Arab Saudi dilaporkan menolak memberikan akses wilayah udaranya untuk operasi militer AS.
Bagi Mahendra, ini adalah sinyal realitas ekonomi.
“Negara-negara Teluk memang memandang Iran sebagai rival, tetapi mereka rasional.
“Perang total hanya akan membawa bencana ekonomi dan instabilitas panjang bagi mereka sendiri,” tegasnya.
Terkait keputusan Trump untuk mengambil sikap menunggu dan melihat pada 15 Januari, Mahendra melihatnya sebagai langkah pragmatis, bukan perdamaian.
Serangan militer langsung justru dikhawatirkan akan menyatukan rakyat Iran di bawah bendera nasionalisme dan meredam protes anti pemerintah yang sedang berlangsung.
“Situasi sekarang hanyalah jeda yang sangat rapuh, bukan perdamaian sejati.
“Stabilitas kini bergantung pada dua hal, sebrutal apa respons Tehran terhadap demonstran, dan sekonsisten apa kebijakan Washington ke depan,” tegas Mahendra.
Mahendra menutup analisisnya dengan sebuah pertanyaan besar bagi dunia internasional, apakah jeda ini akan membuka pintu diplomasi, atau sekadar ketenangan sesaat sebelum badai yang lebih dahsyat menerjang Timur Tengah?
Baca juga : Guncangan dari Greenland: Mengapa Macron dan Uni Eropa “Muak” pada Trump?
Lappung Media Network