Geopolitik Selat Taiwan: Akankah Menjadi “The Next Ukraine”?

Lappung – Meningkatnya eskalasi militer di Selat Taiwan pada akhir Desember 2025 menimbulkan kekhawatiran global.

Latihan militer besar-besaran yang digelar Tiongkok di sekitar wilayah tersebut dinilai bukan sekadar gertakan diplomatis, melainkan sinyal bahaya yang dapat memicu krisis ekonomi yang jauh lebih parah dibandingkan dampak invasi Rusia ke Ukraina.

Baca juga : Diplomasi Tanpa Blok: Mengapa Prabowo Subianto Disegani Dunia

Eksponen 98 dan pemerhati geopolitik, Mahendra Utama, menyoroti bahwa ketegangan ini menempatkan dunia, termasuk Indonesia, dalam posisi yang sangat rentan.

Menurutnya, risiko konfrontasi terbuka kini berada di titik tertinggi dalam satu dekade terakhir, terlebih dengan dinamika politik di Washington pasca kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dan menguatnya suara pro kemerdekaan di Taipei.

“Dunia belum sepenuhnya bernapas lega dari inflasi dan krisis energi akibat perang Ukraina, kini Asia Timur justru memanas.

“Latihan militer Tiongkok kali ini bukan sekadar pamer kekuatan (show of force) biasa,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Rabu, 31 Desember 2025.

Kiamat Chip

Mahendra menjelaskan, berbeda dengan konflik Ukraina yang mengganggu pasokan pangan (lumbung gandum), konflik di Taiwan akan menyerang jantung teknologi dunia.

Ia mengutip peringatan Pentagon mengenai potensi kiamat chip jika salah langkah terjadi di kawasan tersebut.

“Taiwan bukan sembarang pulau. Mereka menguasai lebih dari 60 persen pasar semikonduktor dunia.

“Bahkan, 90 persen chip paling canggih diproduksi oleh TSMC di sana,” jelas Mahendra.

Ia menambahkan, jika produksi semikonduktor terhenti akibat blokade atau perang, dampaknya akan melumpuhkan rantai pasok global.

Produksi ponsel, laptop, mobil listrik, hingga perangkat rumah tangga pintar di seluruh dunia terancam berhenti total.

Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk

Bagi Indonesia, Mahendra mengingatkan bahwa dampaknya akan sangat terasa mengingat Tiongkok adalah mitra dagang terbesar.

Ia memaparkan data semester pertama 2025, di mana nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok naik 15 persen mencapai 70,8 miliar dolar AS.

Baca juga : Mahendra Utama: Xi Jinping Sangat Menghargai Prabowo Subianto

“Jika Selat Taiwan diblokade dan jalur logistik putus, harga barang manufaktur akan meroket.

“Stabilitas ekonomi nasional yang mulai terbangun di era Presiden Prabowo bisa terguncang kembali,” tegasnya.

Strategi Diversifikasi

Menghadapi situasi pelik ini, Mahendra menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menerapkan strategi Bebas Aktif yang lebih praktis dan menyentuh substansi ekonomi.

Meskipun Indonesia membutuhkan investasi Tiongkok untuk hilirisasi, kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas.

Mahendra menyarankan 3 langkah strategis bagi pemerintah dan pelaku usaha:

1. Diversifikasi Pasar Ekspor: Memperkuat jaring pengaman dengan membidik pasar India, Timur Tengah, dan Afrika.
2. Percepat Substitusi Impor: Menggenjot industri bahan baku dalam negeri agar manufaktur tidak kolaps jika pasokan dari Tiongkok terhenti.
3. Diplomasi Preventif: Mendorong dialog melalui ASEAN untuk mencegah kawasan menjadi medan tempur kekuatan besar.

Khusus bagi kalangan pengusaha, Mahendra memberikan peringatan keras untuk segera melakukan mitigasi risiko.

“Bagi importir, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Segera cari alternatif pemasok dari ASEAN atau India.

“Eksportir juga perlu mendesain ulang kontrak dengan klausul force majeure yang lebih kuat untuk mengantisipasi gangguan logistik,” sarannya.

Menutup keterangannya, Mahendra menekankan bahwa kecepatan pemerintah dan swasta dalam melakukan diversifikasi akan menjadi kunci ketahanan ekonomi nasional di tahun mendatang.

“Jika perang benar-benar pecah, taruhannya bukan hanya ekonomi, tapi stabilitas seluruh kawasan,” pungkasnya.

Baca juga : Pemerintah Dukung Migrasi Tanam Singkong ke Jagung