Jalan Lampung Rusak Dinilai Wajar

Lappung – Kondisi ruas jalan di Provinsi Lampung yang rusak mungkin dinilai wajar oleh pemerintah. Padahal, itu merupakan hasil dari kegagalan.

Provinsi Lampung yang terletak di bagian ujung pulau Sumatera, menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga : Jembatan Way Komering di Lamteng Nyaris Putus

Bukan karena prestasinya, tapi karena kondisi jalan rusak yang parah di sejumlah wilayahnya.

Hal ini pun diperparah dengan anggaran infrastruktur Lampung yang sangat rendah.

Sekaligus menggambarkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan terbilang lemah.

Ketua LSM Gembok (Gerakan Mahasiswa Bongkar Korupsi) Lampung, Andre Setiawan, menyebut, Gubernur Arinal Djunaidi tidak memiliki komitmen.

Komitmen itu, sambung dia, soal kepastian dalam membenahi sektor infrastruktur di tengah minimnya anggaran.

Andre mengatakan, komitmen pemerintah itu paling mudah dilihat dari politik kebijakan anggarannya.

Bila anggaran infrastruktur minim, maka komitmennya di bidang itu lemah.

“Jadi wajar kalau banyak jalan rusak di Lampung,” ujar Andre Setiawan, Selasa, 16 Mei 2023.

Dia menjelaskan, infrastruktur jalan dan jembatan merupakan tulang punggung dalam pengembangan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi jalan dan jembatan di Lampung semakin memprihatinkan.

“Jalan berlubang, jembatan rusak, dan saluran drainase yang buruk menjadi pemandangan sehari-hari yang mengganggu,” jelasnya.

Baca juga : 15 Ruas Jalan di Provinsi Lampung Diperbaiki

Akibat dari anggaran rendah dan komitmen yang lemah ini, dampak negatif telah terasa di banyak sektor.

“Sektor pariwisata, perdagangan, dan industri menderita akibat kesulitan aksesibilitas,” ungkapnya.

“Mobilisasi barang dan orang juga menjadi terhambat, menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya saing Provinsi Lampung,” kata dia lagi.

Selain itu, kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akibat kondisi jalan yang buruk juga mengancam keselamatan dan nyawa warga setempat.

Jalan Lampung rusak dinilai wajar

Untuk mengatasi tantangan ini, kata Andre, diperlukan perubahan paradigma dan komitmen yang kuat dari Pemprov Lampung.

Alokasi anggaran yang memadai, lanjutnya, harus diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Dan pemerintah juga harus melihatnya sebagai investasi jangka panjang, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Andre.

Kalah dengan Sumatera Selatan

Anggaran infrastruktur Lampung yang sangat minim ini ternyata kalah jauh dari tetangga terdekatnya Sumatera Selatan (Sumsel).

Padahal dari panjang ruas jalan yang dikelola kedua provinsi hampir sama.

Dari data yang dihimpun Lappung.com, Sumsel memiliki panjang ruas jalan 1.513 Km dan Lampung sekitar 1.693 Km.

Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk, Lampung lebih tinggi dibanding Sumsel.

Hal itu berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Sumsel sebesar 8,47 juta jiwa.

Sementara penduduk Provinsi Lampung pada bulan September 2020 sebanyak 9,01 juta jiwa.

Baca juga : Gegara Infrastruktur Jalan Rusak, Sidang Perkara Korupsi Jalan Insinyur Sutami Ditunda

Dari penelusuran Lappung.com dari berbagai sumber terbuka, anggaran infrastruktur jalan dan jembatan Lampung sangat jauh dibanding Sumsel.

Pada tahun 2020, Sumsel mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar Rp1,3 triliun, tahun 2021 sekitar Rp1,5 Triliun.

Lalu, tahun 2022 anggaran infrastruktur Sumsel turun menjadi Rp878 Miliar.

Penurunan anggaran ini disebabkan oleh jumlah jalan yang ditangani juga berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara, anggaran infrastruktur jalan dan jembatan di Lampung tahun 2020 hanya sekitar Rp318 miliar.

Jumlah itu setelah dilakukan recofusing untuk penanganan Covid-19.

Lalu, tahun 2021 anggaran infrastruktur Lampung sekitar Rp324 miliar.

Dan tahun 2022 anggaran infrastruktur Lampung hanya sekitar Rp537 miliar.

Baca juga : Menpan-RB: Refocusing Anggaran Bikin Infrastruktur Terbengkalai