Lappung – Pemerintah Provinsi Lampung dan Jawa Tengah resmi menyepakati kerja sama strategis pembangunan daerah dengan nilai komitmen transaksi mencapai Rp833 miliar.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa, 6 Januari 2026.
Baca juga : Proyeksi Ekonomi Lampung 2026: Pertumbuhan 5,7 Persen dengan Sektor Pertanian Tetap Dominan
Kerja sama antar daerah ini mendapat sorotan positif dari Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan cerdas dalam memangkas inefisiensi ekonomi yang selama ini terlalu sentralistik.
“Angka Rp833 miliar bukan jumlah kecil, karena menjawab keraguan publik yang sering melihat MoU pemerintah daerah hanya sebagai pajangan birokrasi.
“Saya melihat ini bukan sekadar seremonial, tapi ada substansi ekonomi riil yang digerakkan,” ujar Mahendra Utama, Rabu, 7 Januari 2026.
Hulu dan Hilir
Mahendra menganalisis bahwa kekuatan kerja sama terletak pada komplementaritas kedua provinsi.
Lampung memiliki kekayaan komoditas unggulan seperti kopi, gula, dan singkong, sementara Jawa Tengah unggul dalam infrastruktur pabrik dan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil.
“Ada pola yang kurang sehat. Lampung jual bahan mentah dengan margin tipis, sementara Jawa Tengah cari bahan baku impor yang ongkos kirimnya mahal.
“Dengan skema tersebut, rantai pasok dipotong. Lampung naik kelas masuk ke rantai industri, Jateng dapat kepastian pasokan pangan dan energi,” jelas Mahendra.
Hal senada diungkapkan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Sosok yang akrab disapa Iyai Mirza itu menekankan pentingnya sinergitas untuk hasil yang lebih optimal.
“Kalau potensi disinergikan, hasilnya jelas lebih optimal daripada jalan sendiri-sendiri,” tegas Mirza usai penandatanganan.
Model B2B dan Efisiensi Logistik
Lebih jauh, Mahendra menyoroti model kerja sama yang tidak lagi kaku ala birokrasi murni, melainkan pendekatan Business to Business (B2B).
Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan BUMD dan pelaku usaha lokal.
Baca juga : Tangan Dingin Gubernur Mirza: 4 Daerah Adalah Kunci Ekonomi Lampung
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, menyebut peran pemerintah daerah dalam kerja sama ini mirip makelar yang positif.
“Setiap daerah punya potensi. Tinggal bagaimana kita padukan supaya terciptalah ekosistem baru yang win-win,” kata Lutfi.
Salah satu bukti konkret dari konsep B2B ini adalah sinergi di sektor energi antara PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan PT Jateng Petro Energi (JPEN) terkait pasokan gas bumi.
Mahendra menilai, kolaborasi horizontal antar provinsi seperti itu krusial untuk memutus ketergantungan jalur logistik via Jakarta yang kerap membuat biaya membengkak.
“Ekonomi kita terlalu Jakarta sentris. Barang dari Sumatera mau ke Jawa Tengah seringkali harus lewat jalur distribusi yang panjang dan mahal.
“Kerja sama langsung Lampung-Jateng ini memotong jalur yang tidak perlu, sehingga daya saing produk kedua daerah otomatis meningkat,” papar Mahendra.
Penyelarasan Vokasi
Selain sektor perdagangan dan energi, kerja sama juga menyasar sektor pendidikan, khususnya vokasi.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kedua provinsi akan diselaraskan kurikulumnya agar sesuai dengan kebutuhan industri lokal.
“Itu poin penting. Jangan sampai lulusan SMK menganggur karena skill tidak nyambung (link and match) dengan pabrik.
“Pertukaran pengetahuan antara Lampung dan Jateng bisa menjadi solusi isu pengangguran,” tambah Mahendra.
Mahendra berharap implementasi MoU ini diawasi dengan ketat agar target transaksi tercapai.
“Di tengah ekonomi global yang tidak menentu, memperkuat pasar domestik adalah kunci.
“Jika ini berhasil, kerjasama Lampung-Jateng bisa menjadi blueprint atau percontohan bagi provinsi lain di Indonesia,” pungkasnya.
Baca juga : Kawasan Metropolitan Lampung Raya: Kunci Pemerataan Ekonomi Lewat Koordinasi Regional
