Lappung – Arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus menjadikannya sebagai ibu kota politik yang ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2028.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang realistis sekaligus diplomatis untuk melanjutkan proyek warisan Presiden Joko Widodo.
Baca juga : Indonesia 2025: Pertumbuhan dan Pemerataan di Bawah Prabowo
Pemerhati pembangunan, Mahendra Utama, menilai bahwa penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota politik merupakan sebuah langkah yang cermat dan terukur.
Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam Perpres No. 79/2025 ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap skala prioritas dan kapasitas fiskal negara.
“Langkah ini sangat realistis karena memfokuskan pada fungsi inti pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan keterjangkauan anggaran,” ujar Mahendra, Selasa, 23 September 2025.
Ia menjelaskan, dengan memprioritaskan fungsi vital negara, pemerintah dapat memastikan target operasional pada 2028 tercapai tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Selain realistis, Mahendra juga menyebut kebijakan ini bersifat diplomatis.
Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo untuk melanjutkan dan menyempurnakan visi IKN menunjukkan kedewasaan politik yang solid.
“Ini adalah bentuk penghormatan terhadap warisan pendahulu. Ada kesinambungan yang terjaga.
“Ini menunjukkan kedewasaan politik dalam menjaga keberlanjutan sebuah program strategis nasional,” tegasnya.
Sinergi antara visi besar Presiden Jokowi dan eksekusi terfokus oleh Presiden Prabowo, lanjutnya, menjadi sinyal positif bahwa IKN bukan sekadar proyek fisik, melainkan komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih merata.
Baca juga : Menyulam Harapan: Sinergi Kebijakan untuk Lampung Sehat dan Mandiri
Mahendra mengingatkan bahwa gagasan IKN di era Presiden Joko Widodo merupakan sebuah lompatan bersejarah untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.
Visi utamanya adalah pemerataan ekonomi dan transformasi budaya kerja birokrasi.
“Presiden Jokowi telah mewariskan fondasi yang sangat kuat, dengan progres pembangunan tahap awal yang dilaporkan telah mencapai sekitar 70 persen.
“Ini adalah modal besar untuk percepatan di tahap selanjutnya,” jelasnya.
Kini, tantangan utama pemerintah adalah memastikan 3 elemen kunci berjalan beriringan, kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan anggaran yang berkelanjutan, serta soliditas dukungan politik dari berbagai pihak.
“Jika 3 tantangan ini bisa diatasi, target 2028 bukan hal yang mustahil.
“Masa depan IKN sebagai kota dunia untuk semua akan menjadi cetak biru pemerataan Indonesia di masa mendatang,” pungkasnya.
Baca juga : Bukan Sekadar Wisata: Karakter Mobilitas Udara Lampung-Jakarta
Lappung Media Network