Lappung – Kemampuan melacak jejak digital para provokator di balik berbagai aksi massa yang berujung anarkis kini semakin terbuka dan dapat diakses publik.
Hal ini menjadi sorotan utama pasca diskusi “Rakyat Bersuara” di iNews, pada Selasa, 2 September 2025 lalu.
Baca juga : Indonesia di Era Prabowo: Menuju Motor Utama ASEAN
Eksponen Reformasi 98, Mahendra Utama, menyoroti paparan gamblang dari pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi, yang mendemonstrasikan betapa mudahnya menelusuri afiliasi para dalang kerusuhan melalui perangkat digital yang tersedia untuk umum.
Menurut Mahendra, pendekatan saintifik yang dibawa Ferry menjadi sebuah terobosan di tengah dominasi analisis politik konvensional yang seringkali bersifat spekulatif.
“Apa yang ditunjukkan Ferry Irwandi adalah sebuah revolusi cara berpikir dalam menganalisis fenomena politik kontemporer,” ujar Mahendra Utama, Kamis, 4 September 2025.
“Ketika narasumber lain sibuk beradu narasi, ia datang dengan data dan metode yang membuat forum hening,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, Ferry Irwandi dengan percaya diri menantang audiens untuk melakukan penelusuran mandiri.
“Ya mungkin bapak ibu bisa coba sendiri ya, di Google, di TikTok, Google, by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu siapa,” kata Ferry dalam siaran tersebut.
Baca juga : Pasca Gejolak: Dampak Stabilitas Nasional pada IHSG dan Rupiah
Mahendra menegaskan bahwa pernyataan sederhana itu sejatinya mengajak publik untuk beralih dari sekadar opini ke analisis berbasis bukti.
Medan Perang Digital
Sebagai aktivis yang terlibat dalam gerakan reformasi 98, Mahendra melihat adanya pergeseran medan perang demokrasi.
Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan turun ke jalan dan mengandalkan media konvensional, kini arena pertarungan beralih ke ruang virtual.
“Dulu kita melawan rezim otoriter dengan keberanian fisik. Sekarang, di era post-truth, yang dibutuhkan adalah keberanian intelektual dan literasi digital,” jelasnya.
Menurutnya, teknik seperti data analytics, scraping, dan open source intelligence (OSINT) yang disebutkan Ferry bukan lagi sekadar jargon teknis, melainkan telah menjadi instrumen penting demokrasi modern.
“Ini adalah bentuk baru citizen journalism, bukan hanya melaporkan, tapi juga menganalisis pola dan jejak digital untuk memisahkan fakta dari manipulasi,” tambah Mahendra.
Tantangan bagi Institusi Negara
Di sisi lain, kemudahan pelacakan jejak digital yang didemonstrasikan oleh seorang warga sipil seperti Ferry Irwandi memunculkan pertanyaan kritis.
Baca juga : Membubarkan DPR/DPRD: Gagasan Emosional, Bukan Solusi Demokrasi
Mahendra mempertanyakan mengapa institusi negara yang memiliki sumber daya lebih besar seringkali terlihat lamban dalam merespons dan mengidentifikasi provokator.
“Jika seorang warga sipil bisa melakukannya dengan mudah, mengapa aparat kita seringkali seolah kesulitan?
“Apakah ini soal kapasitas, kemauan politik, atau ada kepentingan lain yang bermain,” tanyanya.
Ia juga mengapresiasi integritas intelektual Ferry yang menekankan bahwa temuan digital hanyalah titik awal (starting point) untuk investigasi lebih lanjut, bukan sebuah kesimpulan final.
Sikap ini, menurut Mahendra, penting untuk mencegah teknologi dijadikan sebagai hakim tunggal.
Fenomena itu, lanjutnya, juga menandakan adanya pergeseran otoritas pengetahuan.
Keahlian tidak lagi dimonopoli oleh akademisi atau pejabat, tetapi bisa dimiliki oleh siapa saja yang menguasai data dan alat analisisnya.
“Demokrasi kita akan lebih matang jika diskusi publik diisi oleh lebih banyak analisis berbasis bukti yang dapat diverifikasi, bukan sekadar pertarungan spekulasi,” tutup Mahendra.
Baca juga : Gerak Cepat Prabowo Subianto dan Jalan Lapang Reformasi 2025
Lappung Media Network