Lappung – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung belum lama ini merilis daftar 5 desa wisata unggulan.
Yakni, Desa Wisata Rigis Jaya (Lampung Barat), Kelawi (Lampung Selatan), Pulau Pahawang dan Harapan Jaya (Pesawaran), serta Kiluan (Tanggamus).
Meski kelima desa tersebut memiliki catatan prestasi mentereng, Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengingatkan agar pemerintah dan pengelola tidak lantas berpuas diri.
Menurutnya, predikat “unggulan” bukan sekadar soal sertifikasi atau pemandangan yang instagramable, melainkan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Mahendra menilai, kesuksesan 5 desa tersebut seperti Rigis Jaya dengan agrowisata kopinya atau Kelawi dengan konservasi penyu terletak pada penerapan Community Based Tourism (CBT).
“Kunci keberhasilan mereka bukan hanya alamnya, tapi karena masyarakat lokal tidak dijadikan penonton.
“Warga di sana bukan sekadar figuran, tapi sutradara utama pariwisata. Inilah yang disebut pariwisata berkelanjutan,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Minggu, 1 Februari 2026.
Diferensiasi dan Branding Digital
Mahendra mencontohkan, Desa Rigis Jaya sukses karena tidak hanya menjual biji kopi, melainkan menjual pengalamanmemetik kopi.
Sementara itu, kekuatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa-desa tersebut didukung oleh branding digital yang masif di media sosial seperti TikTok dan Instagram.
Namun, ia juga memberikan catatan kritis. Menurutnya, masih banyak potensi lain seperti Danau Ranau atau situs sejarah Pugung Raharjo yang kalah dalam narasi digital.
“Menyebut 5 desa itu sebagai satu-satunya yang terbaik rasanya terlalu gegabah.
“Banyak destinasi lain yang punya nilai sejarah tinggi tapi tenggelam karena kurangnya sentuhan digital dan narasi yang kuat,” tambahnya.
Top Down dan Infrastruktur
Lebih jauh, Mahendra menyoroti peran pemerintah daerah yang dinilai kerap terjebak pada formalitas.
Ia mengingatkan agar kebijakan tidak bersifat top down atau memaksakan satu template yang sama untuk semua desa.
Setiap desa memiliki keunikan lokal (path dependency) yang tidak bisa diseragamkan.
Selain itu, Mahendra menekankan isu krusial yang kerap dikeluhkan wisatawan, integrasi antarmoda dan infrastruktur jalan.
“Percuma desa wisatanya bagus, punya status unggulan, tapi akses jalannya bolong-bolong seperti permukaan bulan.
“Wisatawan domestik akan berpikir dua kali jika harus kelelahan di jalan sebelum sampai tujuan,” tegas Mahendra.
Ia juga mempertanyakan rantai pasok (supply chain) kuliner di destinasi wisata.
Pemerintah harus memastikan bahwa kuliner yang disajikan di desa wisata menggunakan bahan baku dari petani setempat, bukan barang impor dari luar daerah, agar perputaran ekonomi benar-benar dirasakan warga.
Naik Kelas
Untuk mendorong pariwisata Lampung naik kelas dan menjadi poros baru setelah Bali dan Yogyakarta, Mahendra menyarankan 3 langkah konkret.
Yaitu, standardisasi hospitality yang tetap menjaga kearifan lokal, pemanfaatan big data untuk promosi yang tepat sasaran, serta penerapan green tourism.
“Jangan sampai desa wisata berubah menjadi tiruan hotel berbintang yang kehilangan roh lokalnya. Pelatihan warga itu penting, tapi identitas budaya harus tetap dijaga,” paparnya.
Mahendra menutup dengan optimisme bahwa jika regulasi pro komunitas berjalan beriringan dengan eksekusi lapangan yang nyata bukan sekadar seremonial potong pita, Lampung memiliki modal besar untuk mendunia.
“Perlu kolaborasi serius. Kalau ini digarap benar, Lampung bisa jadi destinasi utama, bukan sekadar alternatif,” pungkasnya.
Lappung Media Network