Orkestrasi Gubernur Lampung Jaga Stabilisasi Harga Cabai

Lappung – Cabai merah seringkali menjadi biang kerok inflasi daerah di Provinsi Lampung.

Fluktuasi harganya yang tajam tidak hanya mengguncang dapur rumah tangga, tetapi juga memukul daya beli masyarakat secara luas.

Baca juga : Pasca Gejolak: Dampak Stabilitas Nasional pada IHSG dan Rupiah

Menyikapi fenomena tahunan ini, Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyoroti pendekatan strategis yang diterapkan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Menurut Mahendra, Gubernur tidak lagi sekadar berkutat pada peningkatan produksi, melainkan menerapkan apa yang ia sebut sebagai orkestrasi ekonomi dalam tata niaga pangan.

Mahendra menilai, langkah Gubernur yang akrab disapa Iyai Mirza ini merupakan terobosan krusial dalam menata alur distribusi dari hulu ke hilir.

“Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan pendekatan berbeda. Beliau tidak hanya fokus mendorong petani menanam, tetapi menata seluruh alur dari kebun sampai ke pasar.

“Ini semacam orkestrasi untuk memastikan stabilitas,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Selasa, 30 Desember 2025.

Memangkas Rantai Distribusi

Mahendra menjelaskan, masalah klasik cabai di Lampung adalah disparitas antara produksi yang musiman dan konsumsi yang konstan.

Situasi ini diperparah dengan jalur distribusi yang berbelit-belit, menyebabkan harga di tingkat petani anjlok saat panen raya, namun tetap melambung tinggi di pasar konsumen.

Strategi Gubernur Lampung untuk memendekkan rantai pasok (supply chain) dinilai Mahendra sebagai kunci stabilitas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini gencar menghubungkan sentra produksi utama seperti Lampung Selatan, Pringsewu, dan Lampung Barat langsung ke pusat konsumsi di Bandarlampung dan Metro.

Baca juga : Diplomasi Geopolitik: Bintang Pakistan dan Sinyal Strategis dari Rusia

“Kuncinya ada di efisiensi logistik. Semakin pendek jalur pemasaran, semakin besar margin keuntungan yang diterima petani, sementara konsumen mendapatkan harga wajar.

“Ini bukan sekadar teori, tapi langkah konkret di lapangan,” tegas Mahendra.

Kolaborasi BUMD dan Antar Daerah

Lebih lanjut, Mahendra mengapresiasi pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kerja sama antar-daerah yang diinisiasi oleh Gubernur.

Langkah itu dianggap efektif untuk menjaga ekosistem pangan agar tidak dikuasai oleh spekulan pasar.

Mahendra mengutip visi Iyai Mirza yang menekankan pentingnya keseimbangan harga.

“Seperti yang sering ditekankan Gubernur, kita harus memastikan petani dapat harga layak dan konsumen tidak keberatan membeli.

“Ini adalah kerja kolektif mengelola ekosistem pangan,” tambahnya.

Bukan Wacana

Di akhir keterangannya, Mahendra menegaskan bahwa kebijakan tersebut memberi angin segar bagi perekonomian Lampung.

Dengan penguatan sistem informasi pasar dan logistik yang terukur, cabai yang tadinya menjadi sumber ketidakpastian ekonomi, kini bisa dikelola menjadi komoditas yang stabil.

“Ini bukan sekadar program di atas kertas. Jika orkestrasi ini terus dikawal dengan baik, stabilitas ekonomi daerah akan terjaga, dan dampaknya akan dirasakan langsung baik oleh petani di Bumi Ruwa Jurai maupun ibu-ibu di pasar,” pungkas Mahendra.

Baca juga : Hilirisasi Industri 2024-2025: Angka Gemilang, Tantangan Nyata