Lappung – Wacana besar untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah mengemuka dari parlemen.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyodorkan gagasan strategis agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memiliki kapal penyeberangan (feri) sendiri untuk melayani rute sibuk Bakauheni–Merak.
Baca juga : GM Baru ASDP Bakauheni Langsung Tancap Gas, Ajak Media Kawal Keselamatan Penyeberangan
Usulan ini didasari oleh kontribusi sektor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai sangat kecil, padahal Pelabuhan Bakauheni merupakan salah satu gerbang ekonomi utama di Indonesia.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” ujar Munir, Jumat, 15 Agustus 2025.
Menurutnya, ide ini bukan sekadar gengsi, melainkan sebuah langkah konkret untuk mengubah posisi Lampung dari sekadar penonton menjadi pemain utama di jalur penyeberangan tersibuk di tanah air.
Salah satu pemicu utama gagasan ini adalah data PAD tahun 2024 dari sektor retribusi pelabuhan yang hanya mencapai Rp78 juta.
Baca juga : Tak Ada Lagi Tiket Eksekutif, ASDP Ubah Sistem Penyeberangan di Merak-Bakauheni
Angka tersebut dianggap tidak sebanding dengan volume ekonomi dan lalu lintas manusia serta barang yang melintasi Selat Sunda setiap hari.
Munir, yang juga menjabat sebagai Waketum KADIN Lampung, menjelaskan bahwa kecilnya PAD disebabkan oleh domain pengelolaan pelabuhan yang berada di bawah kewenangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
“Karena pelabuhan merupakan wilayah kekuasaan ASDP, maka langkah yang paling tepat adalah ambil bagian dalam bisnis kapal penyeberangan.
“Ini konkret dan sangat menguntungkan,” tegasnya.
Untuk merealisasikan rencana ambisius ini, Munir mengusulkan agar pembelian kapal dapat mulai dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia memaparkan skema pembiayaan yang dianggap realistis dan tidak membebani APBD secara berlebihan.
Dari perkiraan harga satu unit kapal yang mencapai sekitar Rp200 miliar, Pemprov hanya perlu menyiapkan uang muka (DP) sekitar Rp40 miliar.
“Saya kira tidak banyak, hanya butuh DP sekitar Rp40 miliar.
“Pembiayaan awal bisa melalui kerja sama dengan Bank Lampung, sementara sisanya dapat dilunasi melalui skema kredit jangka menengah,” jelasnya.
Baca juga : Rangkap Jabatan dan Kompetensi Kadis Pemkot Bandarlampung Disoal DPRD
Ia membandingkan investasi ini dengan penyertaan modal ke BUMD yang bisnis intinya belum tentu berjalan.
“Ini sudah jelas pasti menguntungkan,” tambahnya.
Munir optimistis, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela, wacana ini dapat terwujud.
“Yai Mirza dan Ning Jihan adalah pemimpin muda yang progresif dan inovatif.
“Saya yakin mereka mampu mewujudkan hal ini, dan ini akan menjadi legacy yang terkenang sepanjang masa, apalagi jika 5 tahun kepemimpinan nanti terbeli 5 kapal,” harapnya.
Lebih jauh, kepemilikan kapal feri oleh daerah diyakini akan membuka keran ekonomi baru, mulai dari peningkatan signifikan pada PAD, penciptaan lapangan kerja baru, hingga mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam pelayanan vital penyeberangan.
“Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis yang akan memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang,” pungkas Munir.
Baca juga : DPRD Lampung Tekan Perusahaan Singkong: Utamakan Armada Lokal!
Lappung Media Network