Lappung – Lanskap korporasi BUMN, khususnya PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dinilai akan mengalami perubahan fundamental dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan terbentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara.
Perubahan ini disebut akan menggeser PTPN dari entitas birokratis menjadi korporasi modern yang lincah.
Baca juga : BPI Danantara Resmi Larang Komisaris BUMN Terima Tantiem dan Insentif Kinerja
Komisaris PT Mitratani Dua Tujuh, Mahendra Utama, menyatakan bahwa transformasi ini merupakan babak baru yang sangat menentukan arah masa depan PTPN.
Menurutnya, PTPN akan lepas dari sejumlah kendala klasik yang selama ini menghambat pertumbuhannya.
“Selama ini, PTPN berada langsung di bawah kendali Kementerian BUMN, di mana dividen masuk ke kas negara sebagai bagian dari APBN.
“Pola ini sering kali menimbulkan dilema antara logika bisnis dan kepentingan fiskal,” ujar Mahendra, Senin, 18 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, banyak rencana strategis seperti modernisasi kebun atau hilirisasi komoditas menjadi terhambat karena keterikatan pada birokrasi dan status direksi sebagai penyelenggara negara.
Baca juga : Puisi untuk Dony Oskaria
Fokus Investasi, Bukan Setoran APBN
Dengan PTPN yang kini menjadi bagian dari holding operasional di bawah Danantara, Mahendra memaparkan beberapa konsekuensi langsung yang akan terjadi.
“Ini adalah reposisi strategis. PTPN tidak lagi berhubungan langsung dengan APBN,” tegasnya.
Ia merinci 3 perubahan utama:
- Dividen Dikelola Danantara: Laba perusahaan tidak otomatis masuk ke kas negara, tetapi akan dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan kembali pada proyek-proyek yang produktif.
- Manajemen Profesional Murni: Status hukum PTPN menjadi lebih privat. Direksi dan komisarisnya tidak lagi diperlakukan sebagai penyelenggara negara, melainkan murni profesional korporasi.
- Ruang Gerak Lebih Luas: Keputusan bisnis akan diambil berdasarkan pertimbangan korporatif yang cepat dan fleksibel, bukan lagi atas instruksi birokratis.
Baca juga : Rekening Dormant: Cermin Literasi Keuangan dan Integritas Sistem Perbankan
“Perubahan ini menempatkan PTPN lebih dekat pada model korporasi global yang ditopang oleh sovereign wealth fund,” tambah Mahendra.
Peluang Emas di Sektor Pangan dan Energi
Mahendra melihat kerangka kerja baru ini membuka peluang emas bagi PTPN untuk berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
Menurutnya, PTPN dapat menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan energi hijau.
“Komoditas seperti gula, sawit, kopi, dan tebu berpotensi dikembangkan secara modern dengan dukungan pendanaan dari Danantara.
“Agenda hilirisasi seperti proyek refinery sawit, ethanol berbasis tebu, hingga produk teh premium bisa lebih agresif dieksekusi,” jelasnya.
Selain itu, ia meyakini PTPN dapat memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi daerah dengan bermitra secara lebih inovatif dengan para petani rakyat.
Waspadai Risiko Tata Kelola
Meski begitu, Mahendra mengingatkan bahwa transformasi besar ini bukan tanpa risiko.
Ia menyoroti potensi melemahnya pengawasan publik seiring dengan pergeseran status PTPN yang tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai “milik negara” secara langsung.
“Potensi moral hazard tetap ada jika tata kelola tidak dijaga dengan ketat.
“Karena itu, kunci utama keberhasilannya ada pada transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Ia menyimpulkan bahwa jika tata kelola dijalankan secara konsisten, PTPN berpotensi menjadi ikon investasi nasional yang membanggakan.
“Tugas kita bersama adalah memastikan perubahan ini tidak menjauhkan PTPN dari rakyat, melainkan semakin mendekatkannya pada tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat daerah,” pungkasnya.
Baca juga : Seratus Hari Cahaya Nusantara
