Lappung – Memasuki Februari 2026, kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlaela di Provinsi Lampung genap berusia satu tahun.
Di tengah euforia survei kepuasan publik yang sempat menyentuh angka 83,67 persen pada 100 hari pertama, realisasi janji politik pasangan ini kini menghadapi ujian sesungguhnya.
Baca juga : 100 Hari Mirza-Jihan, Lampung Genjot Hilirisasi Pertanian
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memberikan catatan khusus terkait refleksi satu tahun perjalanan tagline “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.
Menurutnya, meski fondasi kebijakan mulai terlihat, sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar masih membayangi, terutama di sektor infrastruktur dan pendapatan daerah.
“Dari 18 program unggulan, estimasi kami baru sekitar 30 hingga 35 persen yang berjalan.
“Itu pun mayoritas masih sebatas fondasi kebijakan, belum sepenuhnya operasional di lapangan,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Minggu, 18 Januari 2026.
Pangan dan Digitalisasi
Mahendra mengapresiasi langkah konkret Pemprov Lampung di sektor ketahanan pangan.
Ia mencatat keberhasilan Gubernur Mirza mendongkrak produksi padi yang kini mendekati target 3,5 juta ton.
“Stabilitas harga gabah di angka Rp6.500 per kilogram juga menjadi poin positif, angka yang cukup menguntungkan bagi petani dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Selain itu, peluncuran aplikasi Lampung-In dinilai sebagai terobosan arah yang tepat dalam digitalisasi layanan publik, kendati Mahendra menekankan perlunya penyempurnaan integrasi sistem agar lebih maksimal.
Program Hasil Cepat (PHTC) untuk jalan lingkungan pertanian juga dinilai mulai memperlancar akses distribusi hasil panen.
Lampu Kuning untuk OPD dan PAD
Kendati demikian, Mahendra memberikan peringatan keras atau lampu kuning bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai bekerja lamban dan tidak mengimbangi ritme Gubernur.
Ia mencontohkan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perkebunan yang terkesan jalan di tempat.
Padahal, sebagai penghasil singkong dan kopi terbesar, Lampung seharusnya sudah fokus pada hilirisasi, bukan sekadar rutinitas administrasi.
“Yang paling mengkhawatirkan adalah anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di akhir 2025 kemarin.
Baca juga : Memutus Rantai “Mismatch” di Lampung: Menanti Tuah BLK Industri Agro
“Ini PR besar bagi Bapenda. Tanpa PAD yang sehat, pembiayaan program di tahun kedua bisa tersendat,” tegas Mahendra.
Ketidaksinkronan juga disorot pada Dinas Koperasi dan UKM, di mana program penguatan UMKM dinilai berjalan sendiri-sendiri dan belum selaras dengan program Desa Maju.
Ujian Infrastruktur di Tahun Kedua
Membandingkan dengan era Arinal Djunaidi-Nunik yang fokus pada konsolidasi internal, Mahendra menilai pasangan Mirza-Jihan lebih agresif dalam diplomasi ekonomi internasional, seperti kerja sama dengan Provinsi Shandong, Tiongkok.
Namun, ekspektasi publik terhadap perbaikan jalan jauh lebih mendesak.
Tahun 2026, menurut Mahendra, adalah tahun pembuktian bagi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Target kemantapan jalan sebesar 84 persen menurutnya bukan angka yang bisa ditawar.
“Masyarakat sudah jenuh dengan tambal sulam aspal. Tuntutannya sekarang adalah konstruksi beton yang tahan lama.
“Pembangunan juga tidak boleh hanya terpusat di Bandarlampung, sementara daerah pelosok masih terisolasi,” paparnya.
Menutup keterangannya, Mahendra menyarankan agar Gubernur tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya.
“Modal sosial dan kolaborasi yang dibangun Mirza-Jihan sudah kuat. Tapi ini harus dibarengi keberanian mengevaluasi kepala dinas yang kinerjanya lamban.
“Birokrasi yang lambat hanya akan menjadi beban, bukan solusi,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Tunda Bayar APBD 2026: Catatan tentang Kesehatan Fiskal Daerah Kita
