Lappung – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih melanda banyak negara maju, Indonesia mencatatkan tren positif di sektor ketenagakerjaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2024 turun menjadi 4,91 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,32 persen.
Baca juga : Pinjaman 0,5 Persen untuk Daerah: Akselerasi Cerdas ala Prabowo-Purbaya
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai capaian ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melangkah lebih jauh.
“Angka 4,91 persen ini bukan sekadar statistik, tapi modal kuat bagi pemerintahan Prabowo untuk menekan pengangguran lebih dalam lagi,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Senin, 10 November 2025.
Meski tren menunjukkan perbaikan, Mahendra mengingatkan bahwa pemerintah mewarisi pekerjaan rumah yang cukup pelik.
Ia menyoroti fenomena anomali di mana penurunan pengangguran secara umum justru dibarengi dengan kesulitan kelompok berpendidikan tinggi (sarjana dan diploma) dalam mendapatkan pekerjaan.
Hal ini dinilai sebagai dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih.
Menghadapi tantangan tersebut, Mahendra mengapresiasi strategi pemerintah yang dinilainya cukup jeli dengan menerapkan pendekatan berbeda untuk segmen berbeda.
“Strategi pemerintah sekarang cukup jelas. Sektor padat karya dan infrastruktur digenjot untuk menyerap tenaga kerja menengah ke bawah.
“Ini terbukti ampuh menjadi penyangga ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Sementara untuk menjawab tantangan pengangguran terdidik, Mahendra melihat pemerintah mulai serius menggarap sektor ekonomi kreatif dan digital.
Baca juga : Perintah Prabowo, Tiket Pesawat Turun Saat Nataru
Ia merujuk pada proyeksi Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang menyebut digitalisasi berpotensi menciptakan hingga 4 juta lapangan kerja baru.
“Peluang emas ini ada di depan mata, mulai dari spesialis e-commerce hingga ahli transformasi digital.
“Kuncinya sekarang adalah keseriusan pemerintah menyiapkan talenta muda agar siap masuk ke era ini,” tegas Mahendra.
Lebih lanjut, Mahendra juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap generasi muda yang masuk kategori NEET (Not in Employment, Education, or Training).
Mengutip peringatan ILO, kondisi NEET sangat berisiko tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga kesehatan mental generasi penerus.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo tampak memahami urgensi ini dengan terus membuka akses pelatihan dan program kewirausahaan.
“Jika kebijakan pro-pekerja ini berjalan konsisten, inklusif, dan adaptif terhadap teknologi, target menekan pengangguran ke level yang lebih rendah bukan lagi mimpi.
“Ini soal nasib jutaan anak muda yang membutuhkan kesempatan,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Pertanian Jawara Ekonomi di Era Prabowo
Lappung Media Network