Lappung – WALHI sebut Wali Kota Bandarlampung harus malu jika tak serius tangani banjir.
Kota Bandarlampung kembali dikepung banjir pada Jumat, 17 Januari 2025.
Baca juga : Banjir di Bandarlampung: Rumah, Jalan, dan Jembatan Terkepung Air
Sebanyak 17 titik di 9 kecamatan terendam air, dengan beberapa lokasi dilaporkan mencapai ketinggian hingga menenggelamkan atap rumah.
Selain itu, kendaraan hanyut dan jembatan merah di Kali Akar ambruk diterjang arus deras.
Peristiwa ini menjadi sorotan tajam, termasuk dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung.
Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menyebut banjir yang terjadi di Bandarlampung sebagai bukti nyata buruknya tata kelola lingkungan dan tata kota di wilayah tersebut.
Ia menilai, pemerintah kota tidak menunjukkan upaya signifikan untuk mencegah bencana ini.
“Banjir ini terus berulang. Pemerintah Kota Bandarlampung harus malu jika tidak ada langkah serius dalam menangani permasalahan banjir.
“Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga bencana struktural akibat pengabaian lingkungan hidup,” ujar Irfan, dilansir pada Senin, 20 Januari 2025.
Baca juga : Fraksi PKS Dorong Penanganan Banjir Jadi Prioritas APBD Bandarlampung 2025
Pembangunan dan Kerusakan
Irfan menjelaskan bahwa akar permasalahan banjir di Bandarlampung terletak pada ketidakseimbangan antara pembangunan, tata kota, dan pengelolaan lingkungan.
Rendahnya ruang terbuka hijau, minimnya daerah resapan air, buruknya sistem drainase, hingga pengelolaan sampah yang tidak optimal menjadi penyebab utama.
“Bandarlampung sangat rentan bencana ekologis. Lingkungan yang terabaikan dan pembangunan yang rakus ruang telah menjadikan masyarakat sebagai korban.
“Terutama warga kelas menengah ke bawah,” tambah Irfan.
Ia menegaskan bahwa pengabaian terhadap tata kelola lingkungan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
“Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak dasar masyarakat.
“Mengabaikannya sama saja dengan mengorbankan rakyat demi kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi semata,” katanya.
Baca juga : HIPMI: Banjir Bandarlampung Loss Rp197 Miliar
Menurut Irfan, pemerintah kota harus lebih fokus pada pencegahan daripada sekadar memberikan bantuan setelah bencana terjadi.
WALHI: Wali Kota Bandarlampung Harus Malu Jika Tak Serius Tangani Banjir
Ia juga menyoroti kurangnya langkah konkret dalam periode kepemimpinan sebelumnya.
“Selama satu periode ke belakang, tidak ada upaya serius dalam penanggulangan banjir.
“Jika pola ini terus berlanjut, wali kota terpilih harusnya malu untuk dilantik dan melanjutkan kepemimpinan,” tegasnya.
Irfan mendesak agar pemerintah segera mereformasi tata kelola kota dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan.
“Persoalan banjir ini bukan hanya soal curah hujan, tetapi persoalan tata kelola yang buruk.
“Jika tidak ada perubahan, masyarakat Bandar/ampung akan terus menjadi korban,” tutupnya.
Baca juga : Sejumlah Desa di Pesawaran Terendam Banjir
