Peluang Mantan Koruptor Dipersempit

Lappung – Peluang mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai caleg dipersempit.

Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini mengambil keputusan penting yang berpotensi memiliki dampak signifikan pada pemilihan umum mendatang. 

Baca juga : Pelapor Dugaan Korupsi Diminta Low Profile

Dalam putusannya, MA mengabulkan semua permohonan uji materi atas Pasal 11 ayat (6). 

Tentang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11/2023. 

Aturan-aturan ini telah menjadi pusat perdebatan karena mereka dianggap membuka celah bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg).

Pasal 11 PKPU 10/2023 mengatur persyaratan administratif untuk calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Di sisi lain, Pasal 18 PKPU 11/2023 menetapkan persyaratan bagi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Penting untuk dicatat bahwa sebelum putusan MA ini, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengharuskan narapidana yang telah dihukum atas tindak pidana korupsi untuk menunggu masa hukuman selama 5 tahun sejak bebas murni sebelum mereka dapat mencalonkan diri sebagai caleg.

Dalam putusan ini, MA telah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peluang Mantan Koruptor Dipersempit