Harimau Mengamuk Lagi di Lampung Barat, DPR Tuding BKSDA Lalai

Lappung – Konflik antara manusia dan harimau sumatera di Lampung Barat (Lambar) kembali memakan korban jiwa.

Seorang warga ditemukan tewas secara mengenaskan, diduga kuat akibat serangan satwa liar tersebut.

Baca juga : Kematian Kelima Akibat Serangan Harimau, Petani Kopi di Lambar Jadi Korban Terbaru

Insiden ini pun memicu reaksi keras dari Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, yang menuding Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) telah lalai dan melakukan pembiaran.

Korban terbaru, yang diidentifikasi bernama Misni (62), ditemukan tewas di kebun miliknya di Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, pada Kamis, 10 Juli 2025 malam.

Lokasi kebun korban berdekatan langsung dengan kawasan hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang menjadi habitat harimau.

Peristiwa tersebut menjadi puncak kekesalan Mukhlis Basri, politisi asal Lampung Barat.

Ia mengecam keras lambannya penanganan BKSDA dalam mengatasi konflik yang terus berulang dan merenggut nyawa.

“Saya mengecam keras pembiaran yang dilakukan BKSDA terhadap konflik antara manusia dan satwa liar.

“Dari tahun lalu sudah ada 5 korban jiwa, tapi apa tindakan mereka? Tidak ada,” tegas Mukhlis, Senin, 14 Juli 2025.

Baca juga : Ekosistem TNBBS Terancam, Konflik Harimau-Manusia Tak Terhindarkan

Mantan Bupati Lampung Barat 2 periode itu menyebut, hingga kini belum ada upaya konkret dari BKSDA untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang ancaman serangan harimau.

Menurut Mukhlis, korban Misni merupakan warga musiman asal Pemalang, Jawa Tengah, yang datang ke Lampung Barat untuk bekerja.

Meski bukan penduduk tetap, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir memberikan perlindungan.

Baca juga : Teror Harimau Kembali Menghantui Lampung Barat, Petani Tewas Mengenaskan

“Walaupun korban berasal dari luar Lampung Barat, mereka tetap warga negara yang wajib mendapat perhatian.

“Bisa jadi mereka ke sini hanya untuk mencari penghidupan. Tapi dari informasi yang saya terima, BKSDA justru lalai menjalankan tugasnya,” ujar Mukhlis.

Lebih lanjut, ia menyoroti narasi yang kerap dibangun BKSDA, yang cenderung menyalahkan warga karena membuka lahan di kawasan hutan.

Menurutnya, argumen tersebut tidak sepenuhnya benar.

“BKSDA selalu menuding warga membuka kebun di kawasan hutan. Padahal, lahan itu sudah lebih dulu dibuka masyarakat sebelum ditetapkan sebagai kawasan.

“Bahkan, di wilayah tersebut kini sudah ada fasilitas umum seperti sekolah dan sarana kesehatan,” tandasnya.

Baca juga : Heboh! Kucing Emas Dikira Harimau di Perkebunan PTPN Wayberulu Pesawaran