Demokrasi dalam Bayangan Shutdown

Lappung – Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengalami government shutdown atau penutupan layanan pemerintahan pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Peristiwa yang pertama kali terjadi dalam 7 tahun terakhir ini bukan hanya sekadar drama politik, tetapi menjadi cerminan rapuhnya kesepakatan anggaran di negara adidaya tersebut.

Baca juga : Peran Strategis Diskominfo Daerah Digital

Pemerhati sekaligus Eksponen 98, Mahendra Utama, menilai kebuntuan politik di Washington DC ini memberikan pelajaran fundamental bagi negara-negara demokrasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Menurutnya, ketika kompromi menjadi barang langka, rakyat dan stabilitas global menjadi taruhannya.

“Shutdown ini mengajarkan satu hal sederhana namun fundamental: demokrasi membutuhkan kompromi.

“Ketika politik berubah menjadi perang urat saraf, yang dikorbankan bukan hanya gengsi politisi, tapi kesejahteraan rakyat,” tegas Mahendra, Kamis, 2 Oktober 2025.

Apa Itu Government Shutdown?

Secara sederhana, government shutdown adalah kondisi di mana sebagian besar operasional pemerintah federal AS dihentikan karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja sebelum tahun fiskal baru dimulai.

Akibat sistem pemisahan kekuasaan yang ketat, kegagalan legislatif dan eksekutif untuk bersepakat dapat melumpuhkan negara.

“Bayangkan pemerintah sebuah negara tiba-tiba berhenti beroperasi. Bukan karena kudeta atau bencana alam, tapi karena wakil-wakil rakyat di parlemen tidak bisa sepakat soal anggaran.

“Ini adalah anomali yang hampir mustahil terjadi di negara demokrasi lain,” jelas Mahendra.

Ratusan Ribu Pegawai Dirumahkan dan Ekonomi Merugi

Sejarah mencatat, sejak 1976, AS telah mengalami setidaknya 20 kali shutdown.

Dampaknya selalu menghantam warga biasa secara langsung.

Pada penutupan kali ini, sekitar 900.000 pegawai federal terpaksa dirumahkan tanpa gaji.

Baca juga : Hukum Dikalahkan Sinyal HP

Sementara itu, 700.000 pekerja di sektor esensial seperti polisi, petugas keamanan bandara, dan pengawas lalu lintas udara tetap harus bekerja tanpa bayaran hingga anggaran disahkan.

Lumpuhnya layanan publik juga tak terhindarkan. Taman nasional ditutup, museum Smithsonian kosong, dan bahkan program bantuan pangan vital untuk ibu dan anak (WIC) terancam berhenti.

Kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp 6,6 triliun per hari, angka yang signifikan untuk mengikis pertumbuhan ekonomi nasional.

Akar Masalah dan Ancaman Global

Pemicu shutdown 2025 ini adalah kebuntuan sengit antara Partai Republik dan Demokrat terkait pendanaan program Affordable Care Act (dikenal sebagai Obamacare) dan subsidi asuransi kesehatan.

Kedua kubu politik bersikeras pada posisi masing-masing, menjadikan rakyat sebagai korban.

Riak dari kekacauan di AS ini terasa hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memprediksi situasi ini akan menambah ketidakpastian di tengah perekonomian global yang sudah rapuh.

Kinerja ekspor Indonesia ke depan diproyeksi akan semakin menantang.

Mahendra Utama menyimpulkan bahwa peristiwa ini harus menjadi refleksi.

“Di tengah polarisasi yang semakin dalam, kompromi justru menjadi barang yang sangat mahal.

“Dan sayangnya, rakyatlah yang harus membayar harga dari mahalnya gengsi politik itu,” pungkasnya.

Baca juga : Menata Ulang Masa Depan BUMN