Peran Strategis Diskominfo Daerah Digital

Lappung – Peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di berbagai daerah kini telah berevolusi menjadi motor utama transformasi digital, bukan lagi sekadar juru bicara pemerintah.

Hal ini ditegaskan oleh pemerhati sekaligus Eksponen 98, Mahendra Utama.

Baca juga : Radin Inten Bisa Jadi Hub Udara

Menurutnya, Diskominfo telah menjadi institusi krusial yang menggerakkan digitalisasi layanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan efisien.

“Di berbagai daerah, Diskominfo sudah tidak lagi sekadar jadi corong pemerintah, tapi benar-benar menjadi motor penggerak digitalisasi.

“Peran mereka sering terabaikan, padahal sangat vital,” ujar Mahendra Utama, Minggu, 28 September 2025.

Mahendra mencontohkan Provinsi Lampung yang melalui Peraturan Gubernur (Pergub) 59/2021 memperluas kewenangan dinasnya menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan visi besar untuk mewujudkan Smart Province.

“Cakupannya tidak lagi hanya soal humas, tetapi sudah masuk ke ranah teknis yang serius seperti persandian, statistik, hingga pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” jelasnya.

Baca juga : Indonesia 2025: Pertumbuhan dan Pemerataan di Bawah Prabowo

Sementara itu, Provinsi Sumatera Selatan mengambil pendekatan berbeda dengan fokus pada pembangunan infrastruktur digital yang solid sejak Pergub 82/2016 diluncurkan.

“Sumsel fokus pada pondasi teknologi yang kuat seperti data center, disaster recovery center, dan integrasi layanan publik.

“Mereka paham bahwa tanpa infrastruktur yang kokoh, semua rencana digitalisasi hanya akan berakhir di atas kertas,” papar Mahendra.

Ia menambahkan, keberhasilan berbagai daerah ini terletak pada kemampuan mengintegrasikan komunikasi dan teknologi sebagai satu kesatuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Meski demikian, Mahendra mengakui tantangannya tidak ringan.

Menurutnya, ada 3 tantangan utama yang dihadapi:

1. Kesenjangan infrastruktur antar wilayah.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
3. Kesulitan mengubah kultur kerja birokrasi dari analog ke digital.

“Namun, melihat komitmen dan inovasi yang terus bermunculan, saya yakin Diskominfo akan semakin memantapkan perannya sebagai katalisator transformasi dan jembatan yang memperpendek jarak antara pemerintah dan rakyat,” pungkasnya.

Baca juga : Menyulam Harapan: Sinergi Kebijakan untuk Lampung Sehat dan Mandiri