Lappung – Pelantikan Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung yang baru membawa angin segar sekaligus tanda tanya besar bagi masyarakat.
Di balik euforia kepemimpinan baru, muncul tantangan krusial mengenai seberapa dalam pemahaman sang gubernur terhadap kompleksitas masalah di Bumi Ruwa Jurai.
Baca juga : Bukan Korporasi, Gubernur Lampung Tuding Masyarakat Penyebab Hutan Rusak
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, secara tegas menyoroti urgensi keselarasan antara visi politik Gubernur yang akrab disapa Iyai Mirza tersebut dengan realitas di lapangan.
Menurutnya, kepemimpinan baru ini sedang diuji untuk membuktikan apakah program kerjanya benar-benar menjadi solusi atau sekadar pemanis politik.
“Setiap pergantian pemimpin pasti menghadirkan harapan dan keraguan.
“Pertanyaan kuncinya sederhana, seberapa dalam Gubernur Mirza paham masalah yang dihadapi, dan apakah program kerjanya mampu menjadi solusi konkret?” ujar Mahendra Utama dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 11 Desember 2025.
3 Masalah Fundamental
Mahendra membedah 3 sektor utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan Gubernur baru, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dari sisi ekonomi, ia menyoroti ketimpangan yang masih menganga.
Meski Lampung dikenal sebagai lumbung pangan dan gerbang Sumatera, kesenjangan antara kota dan desa masih sangat terasa, diperparah dengan kondisi infrastruktur jalan provinsi yang banyak dikeluhkan rusak.
“Ujian sebenarnya bagi Iyai Mirza adalah keberanian melakukan hilirisasi komoditas pertanian agar nilai tambahnya tidak lari ke luar daerah.
“Selain itu, berani tidak beliau alokasikan anggaran besar untuk perbaikan jalan yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat,” tegas Mahendra.
Ia menekankan, ekonomi harus bergerak di tingkat tapak, di kampung-kampung tempat petani bekerja, bukan hanya berpusat di Bandarlampung.
Di sektor sosial, Mahendra mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak terjebak pada program seremonial.
Tingginya angka kemiskinan dan belum meratanya akses pendidikan serta kesehatan membutuhkan intervensi mendasar.
“Kita butuh pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri lokal dan layanan kesehatan primer yang menyentuh desa terpencil.
“Kalau hanya bagus di depan kamera tapi tidak menyentuh akar masalah, pasti gagal,” imbuhnya.
Baca juga : Klaim Sukses Tekan Kemiskinan Diakui Jakarta, Publik Lampung Menanti Dampak Nyata Kinerja Gubernur
Sementara dari aspek budaya, Mahendra menekankan pentingnya pembangunan inklusif yang merangkul keberagaman etnis di Lampung tanpa menggerus identitas lokal.
Kebijakan pemerintah harus memperkuat peran adat di tengah masyarakat yang majemuk.
Tantangan Program Berbasis Data
Lebih jauh, Mahendra menantang Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk menerjemahkan visi Lampung Maju dan Berdaya Saing ke dalam indikator kinerja yang terukur dan berbasis data, bukan sekadar janji di atas kertas.
Ia mencontohkan, program ekonomi harus berwujud klaster industri pertanian di kabupaten, target perbaikan jalan harus transparan dalam kilometer per tahun, serta target penurunan angka stunting dan penyerapan tenaga kerja SMK harus jelas angkanya.
“Kalau programnya semua terlihat bagus secara narasi tapi tanpa indikator kinerja yang jelas, itu bukan jawaban. Itu hanya janji kosong,” kritik Mahendra.
Menutup pandangannya, Mahendra mengakui bahwa Rahmat Mirzani Djausal memiliki modal politik yang kuat.
Namun, legitimasi sesungguhnya akan didapat jika ia mampu memperkecil jurang antara janji kampanye dengan realitas kehidupan rakyat kecil.
“Caranya cuma satu, terjemahkan pemahaman masalah menjadi program kerja yang radikal, fokus, dan berdampak langsung. Kita tunggu pembuktiannya,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Potensi Hilirisasi Lampung Rp130 Triliun Menganggur, Gubernur Ajak Investor
Lappung Media Network