Alih Fungsi GOR Saburai Jadi Masjid Agung, Watoni Noerdin Pertanyakan Sertifikat Amdal

Lappung – Alih fungsi GOR Saburai jadi Masjid Agung, Watoni Noerdin pertanyakan sertifikat amdal, dokumen UKL dan UPL wacana pembangunan Masjid Agung di lokasi Gedung Olah Raga Saburai.

Kegiatan Pemprov Lampung di masa kerja Gubernur – Wakil Gubernur Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim tahun 2022 akan segera berakhir.

Baca Juga : Boyamin Saiman Bakal Adukan BPKP Lampung

Kurang dari satu minggu masyarakat Lampung akan segera menyambut tahun 2023. Namun,
ada hal menarik untuk menjadi catatan kegiatan akhir tahun 2022, yakni soal perkembangan wacana pembangunan Masjid Agung di lokasi GOR Saburai.

Rencananya GOR Saburai akan dialihfungsikan menjadi Masjid Agung. Lantas, apakah hal ini akan benar-benar terwujud?

Karena, jika rencana pembangunan Masjid Agung ini benar-benar akan di lakukan, lantas bagaimana nasib renovasi GOR Saburai yang sudah berjalan dan sekarang terhenti?

Untuk itu Lappung.com coba mewawancarai salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi I yaitu Watoni Noerdin.

Lantas bagaimana menurut kader partai berlambang banteng moncong putih ini soal
rencana pembangunan Masjid Agung di lokasi GOR Saburai dari sisi perencanaan dan aturan?

Baca Juga : Sukseskan Lampung Fair 2022 Digemakan

Jika kita lihat dari sisi perencanaan, seharusnya Pemprov Lampung harus terlebih dahulu membuat dokumen perencanaan, yakni Amdal.

Sehingga, kata dia, rencana pembangunan dapat terukur dengan baik. Hal ini mengingat rencana pembangunan Masjid Agung ini direncanakan di lokasi GOR Saburai yang sedang di renovasi lewat anggaran pemerintah.

Oleh karena itu, hal ini perlu di cermati dengan seksama, karena bagaimana nasib pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah dikeluarkan untuk merenovasi GOR Saburai tersebut ?

“Pelaksanaan renovasi GOR Saburai sedang dilaksanakan kemudian dihentikan. Hal ini harus jelas dulu,” tegas dia.

“Untuk itu menurut saya harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPRD Provinsi Lampung terhadap rencana pembangunan Masjid Agung di lokasi GOR Saburai tersebut,” jelas dia.

Selain adanya persetujuan dari para wakil rakyat tingkat provinsi Lampung, alangkah baiknya BPK RI bisa mengaudit secara menyeluruh menyeluruh soal renovasi GOR Saburai sampai dihentikan untuk dijadikan Masjid Agung.

Hal ini menjadi penting dilakukan agar tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip penggunaan anggaran yang berbasis akuntabilitas yang jelas tegas Watoni.

“Audit dulu. Alasannya, pertama apakah rencana pembangunan Masjid Agung ini bertentangan atau tidak dengan Perda tata ruang yang ada,” jelas dia.

“Kedua, bagaimana dengan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang sudah di keluarkan untuk proses renovasi,” ucap dia.

“Ketiga, audit management apakah bertentangan dengan aturan yang ada atau tidak. Kalau tidak, mudah-mudahan rencana pembangunan ini bisa berjalan tanpa menyisakan masalah,” Kata dia.

Baca Juga : Pemkot Metro Monitoring Minuman Beralkohol

Selain itu, sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, anggota DPRD Lampung dari fraksi PDIP ini memiliki sekelumit pertanyaan terhadap Pemprov Lampung.

Pertama, Apakah wacana pembangunan Masjid Agung tersebut sudah memiliki sertifikat Amdal atau dokumen UKL dan UPL?

Karena dokumen ini sebagai indikator kelayakan rencana pembangunan tersebut, sehingga dapat terukur dengan baik.

Baca Juga : Parosil Mabsus Gelar Ramah Tamah Jelang Purna Bhakti

Kedua, bagaimana terhadap rencana tukar guling gedung GOR Saburai dengan Lokasi Masjid Agung di Kota Baru ?

Karena, Watoni merasa hal ini belum diketahui oleh DPRD Lampung.

Kalaupun ada wacana ke arah itu, maka pemprov Lampung harus meminta persetujuan dahulu dari DPRD.

Karena hal itu terkait dengan ketentuan Tata Ruang yang sudah di tetapkan, maka jika itu akan di rubah peruntukkannya, harus melalui persetujuan DPRD Provinsi Lampung terlebih dahulu.