Lappung – Disdikbud Lampung Barat dikritisi dalam paripurna DPRD.
DPRD Lampung Barat menggelar sidang paripurna, pada Rabu, 1 November 2023.
Baca juga : Mobil Dinas DPRD Pesisir Barat Kecelakaan di Tol Bakter, 1 Pegawai Staf Keuangan Tewas di Lokasi
Sidang ini beragendakan pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.
Dalam menyampaikan pandangannya, ketua Fraksi Partai Golkar, Ismun Zani, meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Barat memaksimalkan pembinaan.
Pembinaan itu terhadap sekolah-sekolah yang ada di wilayah setempat.
Ismun mengatakan, pihaknya banyak sekali mendapat keluhan terkait kurang maksimalnya pelaksanaan lembaga pendidikan ditingkat sekolah.
Baik berupa pembinaan, pelatihan dan pengarahan dari perangkat daerah terkait, sehingga diperlukan evaluasi terhadap persoalan yang terjadi.
“Khususnya mekanisme pelaporan, kita banyak sekali mendapat keluhan sehingga itu berdampak terhadap banyaknya temuan.
“Seperti berupa pengembalian kelebihan pembayaran yang diakibatkan oleh kesalahan administrasi pelaporan,” kata Ismun Zani.
Menurutnya, diperlukan aksi dan tindakan nyata terhadap permasalahan tersebut karena akan menjadi persoalan serius apabila tidak dilakukan evaluasi.
Dan peningkatan kapasitas terhadap lembaga pendidikan di tingkat sekolah dalam hal penyampaian laporan.
Baca juga : Pematank Desak KPK Usut DPRD Tanggamus
“Kita berharap aksi dan tindakan nyata dari Disdikbud agar lebih serius dalam melakukan pembinaan, pelatihan dan pengarahan.
“Karena sejauh ini banyak keluhan, pihak sekolah menyampaikan kepada kami, mereka kaget ketika ada temuan BPK mereka harus mengembalikan,” tegasnya.
Ismun mengatakan, pihak sekolah selama ini mengelola dana dari pemerintah daerah tidak begitu besar.
Tetapi ketika ada temuan dari BPK mereka harus mengembalikan 30 hingga 40 persen dari dana yang dikelola karena mekanisme pelaporannya kurang maksimal.
