Lappung – Setahun pasca dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan tingkat penerimaan yang solid di mata publik.
Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia periode 20-27 Oktober 2025 menunjukkan mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja sang Presiden, meskipun tantangan di sektor ekonomi masih menjadi catatan kritis.
Baca juga : Strategi Prabowo Atasi Pengangguran: Terobosan Nyata di Tengah Tantangan Global
Berdasarkan temuan survei nasional tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai angka 77,7 persen.
Angka itu merupakan gabungan dari responden yang menyatakan “sangat puas” sebesar 17,3 persen dan “cukup puas” sebesar 60,4 persen.
Sementara itu, hanya sekitar 20,8 persen yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali.
Tingginya kepuasan tersebut ditopang oleh persepsi positif di bidang keamanan dan penegakan hukum.
Sebanyak 56,5 persen responden menilai kondisi keamanan nasional saat ini dalam keadaan baik atau sangat baik.
Di sektor penegakan hukum, 40,8 persen publik memberikan penilaian positif, lebih tinggi dibandingkan yang menilai buruk sebesar 26,4 persen.
Ekonomi
Meski rapor kinerja secara umum biru, sektor ekonomi masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Kabinet Merah Putih.
Survei merekam bahwa masalah ekonomi mendominasi daftar persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan.
Pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi masalah paling mendesak kedua menurut 22,3 persen warga, setelah pemberantasan korupsi (25,5 persen).
Masalah ekonomi lainnya yang juga dianggap mendesak adalah penyediaan lapangan pekerjaan (15,6 persen) dan pengentasan kemiskinan (13,4 persen).
Evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani isu-isu ekonomi spesifik ini cenderung terbelah, bahkan negatif di beberapa aspek.
Baca juga : Pinjaman 0,5 Persen untuk Daerah: Akselerasi Cerdas ala Prabowo-Purbaya
Dalam hal mengurangi jumlah pengangguran, sebanyak 56 persen responden menilai kinerja pemerintah masih buruk.
Senada, dalam upaya menyediakan lapangan kerja, 55 persen responden juga memberikan penilaian negatif.
Untuk urusan menjaga harga barang kebutuhan pokok agar terjangkau, publik terbelah dengan 51 persen menilai baik, namun 46 persen lainnya menilai buruk.
Program Unggulan
Di tengah himpitan isu ekonomi, program-program populis pemerintah menjadi penopang sentimen positif.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah diketahui oleh 94 persen publik.
Dari mereka yang tahu, 55,7 persen menyatakan puas dengan pelaksanaannya, dan mayoritas sebesar 61 persen menginginkan program ini dilanjutkan.
Sekadar informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang merupakan warga negara Indonesia pemilik hak pilih.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga : 1 Tahun Prabowo-Gibran: Catatan Perjalanan Menuju Indonesia Emas 2045
Lappung Media Network